Senin, 17 Jun 2019
radarkudus
icon featured
Hukum & Kriminal

Penyelewengan Hasil Tilang Pegawai Kejari Cederai Kepercayaan Publik

27 Mei 2019, 13: 58: 13 WIB | editor : Ali Mustofa

Penyelewengan Hasil Tilang Pegawai Kejari Cederai Kepercayaan Publik

REMBANG – Ombudsman RI Perwakilan Jateng menilai kasus dugaan penyelewenangan uang tilang yang menyeret pegawai tata usaha Kejari Rembang mencederai kepercayaan publik. Hingga kemarin tidak ada pegawai Kejari Rembang yang mau memberikan keterangan terkait kasus itu. Berdasarkan sumber koran ini beberapa pegawai di Kejari Rembang yang akan dipanggil sebagai saksi besok.

Sebagaimana diketahui, oknum bagian tilang Kejari Rembang, AN, ditangkap atas kasus penggelapan hasil tilang senilai Rp 2,6 miliar. AN yang kini masih dalam penahanan Kejati Jateng telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kejari Rembang pada akhir Januari lalu mencanangkan WBK-WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Pada 31 Januari lalu, Kejari Rembang mendatangani pakta integritas sebagai institusi WBK-WBBM (Wilayah Bebas Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Terungkapnya kasus tersebut pada awal Februari pun diharapkan bisa menjadi titik awal untuk mencapai institusi WBK-WBBM.

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Sabarudin meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng memeriksa secara optimal. Tidak hanya untuk kepentingan internal, tetapi juga membangun kepercayaan publik.

”Kejati Jateng harus memeriksa maksimal atas perilaku oknum Kejari Rembang tersebut. Ini juga membangun kepercayaan publik kepada institusi kejaksaan,” paparnya kemarin.

Pihaknya juga mendorong Kejati melakukan pembenahan internal. Sebab, peristiwa itu seharusnya bukan hanya peringatan, tetapi momentum memaksimalkan pengawasan internal dalam mencegah perbuatan yang menyimpang.

Lebih lanjut Sabarudin menambahkan, kasus ini akan menjadi perhatian publik. Yakni bagaimana dana tilang itu bisa lolos dari pengawasan dan audit internal.

”Berpotensi terjadi maladministrasi, karena tindakannya melanggar asas kepatutan dan asas akuntabilitas,” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Rembang Bintarno saat dihubungi kemarin masih memilih untuk tak memberikan pernyataan apapun atas kasus yang terjadi di institusinya. Dihubungi koran ini berkali-kali sejak beberapa waktu sebelumnya, pihaknya memilih tak memberikan pernyataan apapun.

(ks/ful/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia