Kamis, 27 Jun 2019
radarkudus
icon featured
Rembang

Tambang Ilegal di Kawasan Perhutani Dilaporkan Serimba Jateng

25 Mei 2019, 13: 23: 38 WIB | editor : Ali Mustofa

BEKAS TAMBANG: Kondisi dugaan bekas penambangan ilegal di kawasan Perhutani KPH Kebonharjo, Kecamatan Sale.

BEKAS TAMBANG: Kondisi dugaan bekas penambangan ilegal di kawasan Perhutani KPH Kebonharjo, Kecamatan Sale. (ISTIMEWA FOR RADAR KUDUS)

Share this      

SALE – Serimba (Serikat Rimbawan) Jateng melaporkan dugaan penambangan ilegal di kawasan Perhutani KPH Kebonharjo ke Dewan Pengawas Perum Perhutani. Tepatnya, di Petak 2 RPH Sumberwungu BKPH (Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Gayam KPH Kebonharjo di Desa Tahunan, Kecamatan Sale.

Ketua DPD Serimba (Serikat Rimbawan) Jawa Tengah, Eko Prasetyanto menyebutkan, awal kecurigaannya adanya penambangan di lahan Perhutani yang selama ini tidak diperbolehkan ditambang. Pihaknya pun melakukan penyelidikan ke Perhutani, terkait izin yang diduga melakukan penambangan di lokasi larangan tersebut.

”Kita cari beberapa teman yang ada di KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Kebonharjo. Lokasinya di peta dua RTH Sumberwungu, Desa Tahunan, Kecamatan Sale,” paparnya Kamis (23/5) malam.

Adapun izin yang diajukan pihak ketiga untuk penambangan tersebut yakni 2,2 hektar. Namun, setelah ditelusuri, dari pihak Perhutani belum menurunkan izin tersebut. Sehingga, penambangan di area larangan tersebut diduga ilegal.

Pihaknya pun sudah melakukan pengecekan ke lapangan dan memastikan bahwa penambangan itu benar-benar ilegal. Hal itu dibuktikan dihentikannya alat berat saat dilakukan pengecekan oleh Perhutani Jawa Tengah.  

”Di saat ada laporan cek dari KPH Jawa Tengah, itu semua alat berat diturunkan semua. Analisa kita, ya jelas itu ilegal. Tidak sah. Tidak mungkin kalau benar itu alat berat diturunkan,” tambah Eko.

Administratur KPH Kebonharjo, Erwin menyatakan memang terdapat perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak ketiga. Namun, isinya adalah pemanfaatan alur di lahan Perhutani oleh penambang.

”Sebelum pengajuan izin ke Kementrian, harus disertai Perimbangan Teknis (Pertek). Direktur Utama memerintahkan Divre (divisi regional) melakukan Pertek dengan kami,” paparnya kemarin.

Bila tak ada Pertek, Kementrian pun tak bisa mengesahkan. Erwin menegaskan, pihaknya, dalam hal ini Perhutani KPH Kebonharjo tidak ada hubungannya dengan persoalan penambangan yang dilaporkan Serimba Jateng.

(ks/ful/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia