Jumat, 15 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Grobogan

Kontrak Konstruksi Senilai Rp 63 Miliar Akhirnya Ditandatangani

Bupati Minta Pekerjaan Segera Dimulai

24 Mei 2019, 15: 55: 07 WIB | editor : Ali Mustofa

TANDA TANGAN KONTRAK: Pemenang lelang konstruksi dan PPKom masing-masing OPD di Kabupaten Grobogan lakukan tanda tangan kontrak disaksikan Bupati Sri Sumarni dan Forkopinda di Pendopo kemarin.

TANDA TANGAN KONTRAK: Pemenang lelang konstruksi dan PPKom masing-masing OPD di Kabupaten Grobogan lakukan tanda tangan kontrak disaksikan Bupati Sri Sumarni dan Forkopinda di Pendopo kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Share this      

GROBOGAN – Sebanyak 38 paket kontrak konstruksi tahun 2019 dari proyek pemerintah daerah ditandatangani pemenang lelang dan PPkom dari OPD terkait. Penandatangan kontrak konstruksi tersebut disaksikan Bupati Sri Sumarni dan Forkopinda di Pendopo Kabupaten Kamis (23/5) kemarin.  

Kontrak konstruksi tersebut terdiri dari 28 paket dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), 4 paket dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), 4 paket dari Dinas Kesehatan Grobogan, 1 paket dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan dan 1 paket dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Asisten Dua Setda Grobogan Ahmadi Widodo mengatakan, tanda tangan kontrak ini merupakan tindak lanjut hasil lelang yang telah dilakukan LPSE dari program kerja pengadaan barang dan jasa. Tujuanya untuk memasukan proyek yang sudah selesai bisa ditandatangani kontrak sekaligus transparansi publik.

”Saya harapkan para pememang lelang bisa laksanakan proporsional dan dapat tercapai optimal. Tahap pertama ini ada 38 paket dengan anggaran sebesar Rp 63,253 miliar. Untuk tahap kedua bulan Juni nanti ada 29 paket dengan anggaran Rp 28 miliar,” kata Ahmadi Widodo.

Bupati Sri Sumarni meminta kepada pemenang lelang agar tidak hanya mengejar harga termurah. Namun, juga harus ada kualitas sesuai dengan kontrak. Para OPD terkait juga harus mengawasi agar bisa mewujudkan visi misi pemerintah daerah. ”Saya harapkan  Kapolres,  Kajari serta TP4D bisa berikan pendampingan agar bisa terhindar dari masalah hukum,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan agar para rekanan pemenang lelang jangan sampai terkena masalah hukum. ”Jangan sampai ada proyek yang tidak bisa dilaksanakan. Karena bisa menghambat pemerintah Kabupaten Grobogan. Tahun depan tanda tangan kontrak lebih cepat dan lebih banyak. Dibandingkan dengan tahun tahun ini,” ujarnya.

Bupati juga meminta setelah kontrak ditandatangani bersama agar segera dikerjakan. Yakni cepat ditanda tangani, cepat dikerjakan dan cepat diselesaikan. Rekanan pemenang lelang juga harus jaga  kualitas,  profesional, tahan lama dan sesuai denga prosedur. 

(ks/mun/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia