Rabu, 13 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Blora

Revisi Perda RTRW 2011-2031, Luas Blora Tambah 13,523 Hektare

21 Mei 2019, 15: 04: 09 WIB | editor : Ali Mustofa

BERTAMBAH: Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Pujiarianto menunjukkan penambahan luas wilayah Blora.

BERTAMBAH: Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Pujiarianto menunjukkan penambahan luas wilayah Blora. (SUBEKAN/RADAR KUDUS)

Share this      

BLORA - Wilayah administrasi Kabupaten Blora tahun ini bertambah semakin luas. Penambahan itu seluas 13.532 hektare. Perubahan ini sesuai dengan revisi Perda RTRW Blora tahun 2011-2031. Dalam Perda RTRW terbaru ada beberapa revisi termasuk luasan adminsitrasi.

Dalam Perda tersebut, luasan Blora menjadi 195.582,08 hektare. Luasan ini lebih lebar dari wilayah administrasi Blora dalam RTRW sebelumnya yang hanya 182.058,797 hektare. Hanya, untuk luasan ini menunggu Perda ditetapkan.

Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Pujiariantomengatakan, bertambahnya wilayah administrasi Blora ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri. Surat itu menyatakan, luasan Blora menjadi 195.582,08 Hektare.

”Memang luasannya bertambah banyak. Sebab kemarin dilakukan pengukuran ulang dengan metode pengukuran yang baru. Alatnya juga cangih, tidak seperti sebelumnya,” imbuhnya.

Dia menambahkan, kalau dahulu pengukurannya dilakukan dengan ditarik garis lurus. Seperti antara Blora dan Rembang ditarik garis lurus. Namun, sekarang berbeda, disesuaikan dengan titik koordinat dan sudah ditetapkan peta.

”Dengan begitu tanah milik Blora yang pernah diklaim tanah Rembang kini masuk daerah administrasi Blora. Secara de facto masuk Blora,” imbuhnya.

Namun, untuk sekarang, perubahan luasan wilayah belum bisa dijalankan. Sebab perda RTRW masih belum disahkan. Targetnya Perda RTRW tahun ini disahkan. Sebab Perda sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Blora. Tinggal persetujuan substansi dari masing-masing kementerian.

Selain itu, untuk ukuran luasan yang baru akan disahkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemendagri. Yang memang lembaga ini adalah badan kusus masalah pengukuran. Namun kemungkinan pengesahan subtansi baru bisa dimulai disahkan dalam jangka dua bulan ke depan. Karena memang persetujuan substansi harus antri dengan daerah lain se-Indonesia.

”Baru setelah itu akan dikembalikan ke daerah dan disahkan menjadi perda baru setelah itu dijalankan,” bebernya. Sementara untuk adminsitarasi lain tidak ada yang berubah. Yang mana secara administrasi Blora terdiri 16 kecamatan, 271 desa, 24 kelurahan, 1.125 dusun. 1.206 RW, 5.462 RT. 

(ks/sub/lid/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia