Jumat, 15 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Jepara

KPK Tahan Marzuqi, Pemkab Jepara Tak Berikan Bantuan Hukum

18 Mei 2019, 11: 05: 01 WIB | editor : Ali Mustofa

KPK Tahan Marzuqi, Pemkab Jepara Tak Berikan Bantuan Hukum

JEPARA Pemkab Jepara tidak berencana memberikan bantuan hukum kepada Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Bantuan hukum ini, berkaitan dengan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal pekan lalu.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi resmi ditahan KPK Senin (13/5) lalu pukul 15.30. Dia mengenakan rompi oranye setelah diperiksa KPK selama hampir lima jam.

Marzuqi ditahan atas dugaan kasus suap hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito. Yakni terkait perkara praperadilan kasus penyelewengan dana bantuan politik (banpol) PPP pada 2011-2013.

Kasus ini, bermula adanya dugaan penyelewengan danan banpol kepada DPC PPP Kabupaten Jepara dari APBD Jepara Tahun Anggaran 2011-2013 senilai Rp 149 juta. Bupati murah senyum ini, diduga menyuap hakim Lasito dengan uang senilai Rp 700 juta. Uang itu dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dalam rupiah senilai Rp 500 juta dan sisanya Rp 200 juta dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

Sementara itu, kepastian tidak adanya bantuan hukum ini disampaikan Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi didampingi Asisten I, II, dan III sesaat setelah penahanan Marzuqi. Bupati Jepara dua periode itu, hanya menggunakan pengacara pribadi yang berasal dari lembaga bantuan hukum di Jakarta.

Hal senada juga disampaikan Sekda Jepara Edy Sujatmiko. Pihaknya menyerahkan penyelesaian kasus itu kepada proses hukum yang berlaku. Meski Marzuqi menjadi tersangka, penyelenggaraan pemerintahan dipastikan berjalan normal. Khususnya pelayanan publik. ”Kalau bantuan hukum memang tidak ada,” katanya.

Pihaknya mengedepankan pelayanan masyarakat agar tidak terganggu selama proses hukum berjalan. Sebelumnya Marzuqi telah menitipkan pengelolaan pemerintah kepada wakil bupati dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Jepara.

”Terkait bantuan hukum pastinya tidak bisa diberikan dalam kasus ini. Tapi yang perlu jadi catatan, Pak Marzuqi menitipkan pelayanan pemerintahan tetap berjalan. Meskipun dari pemkab tidak ada bantuan hukum, yang penting roda pemerintahan tidak terganggu,” tuturnya.

Sementara itu, Haizul Maarif, menantu Marzuqi menjelasakan, untuk membantu mengawal proses hukum, pihaknya menunjuk lembaga bantuan hukum (LBH) di Jakarta. LBH tersebut mendampingi Marzuqi menghadapi kasus yang sedang menjerat bupati yang sering mengisi pengajian ini.

”Kuasa hukum ditunjuk dari keluarga. Kami tidak ingin mencampuri urusan ini dengan yang ada di pemkab (Jepara). Biarkan pemkab menjalankan tugas melayani masyarakat,” tandasnya.

(ks/war/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia