Kamis, 21 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

BPJS Kesehatan: Peserta Mandiri JKN-KIS Bisa Didaftarkan Kolektif

17 Mei 2019, 10: 39: 31 WIB | editor : Ali Mustofa

PELAYANAN: Suasana pelayanan kantor BPJS Kesehatan Cabang Kudus kemarin.

PELAYANAN: Suasana pelayanan kantor BPJS Kesehatan Cabang Kudus kemarin. (INDAH SUSANTI/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per Mei 2019 melakukan terobosan baru. Yakni badan usaha atau lembaga badan hukum lain yang mendaftarkan masyarakat/peserta sebagai peserta mandiri bukan karyawan perusahaan.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus Rahmadi Dwi, contohnya rumah sakit (RS) Kumala Siwi dan RSI Sunan Kudus mendaftarkan beberapa di sekitar rumah sakit menjadi peserta jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) mandiri di kelas III.

Kemudian, RS Mardi Rahayu mendaftarkan kelompok pensiunnya (komunitas purna tugas) sebanyak 76 orang di kelas I  yang juga sebagai peserta mandiri.

”Jadi, saat ini badan usaha atau lembaga badan hukum lainnya tidak hanya mendaftarkan karyawannya saja, tapi bisa mendaftarkan sekelompok orang (secara kolektif) menjadi peserta JKN-KIS sebagai peserta mandiri dengan iuran sesuai kelasnya,” ungkapnya.

Selain dari badan usaha atau lembaga badan hukum juga bisa dari donatur perorangan, dilakukan melalui program donasi dengan jumlah lebih dari 10kartu keluarga (KK).

Dwi menerangkan, sistem tersebut juga bisa dilakukan dari yayasan, koperasi, lembaga keagamaan, lembaga badan amal, lembaga pendidikan.

Pembayaran iuran peserta JKN-KIS yang didaftarkan secara kolektif oleh suatu entitas badan baik Badan Hukum, Donatur Badan Hukum dan Donatur Perorangan menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), dilakukan secara tertutup (close payment system).

Dwi mengungkapkan, diterapkannya sistem tersebut, data peserta yang terdaftar akan selalu baru (update) dan diharapkan data tersebut akan selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masing-masing entitas badan.

Tidak hanya itu, pembayaran iuran juga sesuai dengan antara jumlah tagihan dengan data peserta terdaftar yang dikirimkan dilaporkan  oleh setiap entitas badan kepada BPJS Kesehatan.

”Kebijakan ini kami tetapkan untuk memastikan tidak ada kendala saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya kartu tidak aktif karena entitas badan membayar iuran tidak sesuai dengan yang ditagihkan. Pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya,” terangnya.

(ks/san/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia