Selasa, 21 May 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Antisipasi Angkutan Ilegal, Dishub Tempel Stiker Layak Jalan

15 Mei 2019, 10: 48: 32 WIB | editor : Ali Mustofa

LAYAK JALAN: Kepala Dishub Kudus Abdul Halil menempelkan stiker layak jalan pada kendaraan angkutan kemarin.

LAYAK JALAN: Kepala Dishub Kudus Abdul Halil menempelkan stiker layak jalan pada kendaraan angkutan kemarin. (DONI SETIAWAN/RADAR KUDUS)

KOTA – Mobil angkutan umum di terminal Getas dipasangi stiker oleh petugas kemarin. Ini merupakan program stikerisasi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Dishub Kudus, dan jajaran Satlantas Polres Kudus. Langkah ini untuk memastikan bahwa kendaraan memang layak jalan.

Kasi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dishub Jawa Tengah, Dikki Rulli mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah terkait laporan permasalahan angkutan ilegal dan tidak berizin. Ini juga sebagai tanda bahwa kendaraan sudah berizin.

”Kedua, kendaraan ini layak jalan. Ketiga STNK-nya berlaku. Lalu yang keempat kendaraan bayar jasa raharja. Otomatis kalau naik kendaraan itu pasti aman. Terakhir, umurnya masih standar maksimal 25 tahun,” ujarnya.

Selain itu ini merupakan salah satu langkah untuk menunjukkan antara angkutan yang legal dan ilegal. Ia menambahkan, untuk angkutan di Terminal Getas sudah legal. Ada 49 armada. Rencana kegiatan stikerisasi ini akan berlangsung satu pekan. Pada angkutan antar kota dalam provinsi. ”Sekaligus ini mini ram check. Jadi masyarakat itu bisa tau kendaraan itu layak jalan,” tuturnya.

Kepala Dishub Kudus, Abdul Halil mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kolaborasi antara provinsi dan kabupaten untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan dari para penumpang. Selain itu sebagai bentuk kepastian hukum terkait masalah kendaraan.

”Jadi ini kolaborasi. Mudah-mudahan ini pra-ram check. Dan nanti kami bersama Satlantas Polres Kudus akan melakukan rangkaian kegiatan ram check juga. Terkait dengan angkutan lebaran,” katanya.

Ia menambahkan, bagi angkutan yang tidak memenuhi persyaratan ini akan diberikan sanksi. Kemungkinan bisa berupa tidak boleh beroperasional dan izinnya dicabut. ”Itu pasti ada (sanksi,Red). Pasti itu,” tegasnya. (vah)

(ks/him/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia