Selasa, 21 May 2019
radarkudus
icon featured
Cuitan

Di Balik Telepon Bupati yang Tidak Biasa

14 Mei 2019, 10: 45: 25 WIB | editor : Ali Mustofa

Direktur Radar Kudus Baehaqi

Direktur Radar Kudus Baehaqi (radar kudus)

TELEPON pagi kemarin (13/3) itu tidak biasa. Dari Bupati Jepara Ahmad Marzuki. Beliau meminta maaf apabila selama ini memiliki kekhilafan. Juga mengucapkan terima kasih atas bantuan selama ini. Termasuk bantuan dari rekan-rekan di Jawa Pos Radar Kudus dan Radar Semarang yang saya pimpin.

Saya sempat mbengong mendengar suara Pak Bupati yang tenang dan pelan. ‘’Mas Baehaqi saya minta maaf,’’ katanya. Saya bingung mau menjawab. Yang terjadi malah saya terisak. Beliau tidak memiliki kesalahan sedikitpun pada saya. Saya juga tidak pernah memberi bantuan apapun kepada beliau.

Telepon dari orang nomor 1 di Jepara itu, merupakan kali kedua di bulan Ramadan ini. Yang pertama Jumat lalu (10/5). Waktu itu saya dalam perjalanan ke Blora untuk sowan ke Bupati Djoko Nugroho berlanjut ke Bupati Rembang Abdul Hafid. Isinya hampir sama. Pak Bupati meminta maaf. Saya juga. Saling bermaafan. Juga saling mendoakan.

Awalnya saya yang berinisiatif menelepon Pak Marzuki. Sebab, dalam perjalanan ke Blora, Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Kudus Zainal Abidin menyampaikan salam dari Pak Marzuki. Salam itu juga disertai permintaan maaf dan ucapan terima kasih. Semula saya menganggap biasa. Pada bulan Ramadan banyak orang bermaaf-maafan. Banyak juga yang basa-basi lewat medsos.

Bupati yang terpilih kali kedua berkat pencalonannya lewat PDIP itu, tidak mengungkapkan kenapa meminta maaf. Belakangan saya tahu ada kaitannya dengan pemeriksaan yang akan (waktu itu masih belum) dilakukan KPK terhadap Pak Marzuki. Beliau juga telah meminta maaf kepada banyak orang.

Rupanya Pak Marzuki sudah merasa pemeriksaan di tanggal 13 Mei akan berbeda dibanding sebelumnya. Harinya memang tidak Jumat yang sudah lumrah dianggap keramat lantaran banyak tersangka yang ditahan di hari itu. Tetapi, tanggalnya 13. Angka yang oleh sebagian orang dianggap sial. Kenyataannya, kemarin Marzuki memang dijebloskan ke tahanan.

Sebelum ditahan dia menyiapkan mental dengan meminta maaf kepada banyak orang. Kemarin permintaan maaf kepada saya itu disampaikan lewat sambungan telepon yang dilakukan melalui Zainal Abidin lagi. Tercatat di handphone saya pukul 09.18. Sekitar tujuh menit. Saya di Surabaya. Pak Marzuki dan Zainal sedang di Royal Kuningan Hotel, Jakarta. Transit sebelum menuju gedung KPK yang jaraknya hanya 50 meter. Menurut rencana awal dia diperiksa KPK pukul 09.00. Kemudian mundur pukul 11.00.

Saya sangat terharu. Pak Marzuki adalah bupati. Beliau seorang kiai. Dengan rendah hati dia minta maaf kepada banyak orang yang belum tentu dia melakukan kesalahan. Inilah contoh pemimpin. Birokrat panutan. Negarawan sejati. Kiai tulen. Ulama sejati.

Sebenarnya saya ingin memberikan dukungan moral ke KPK Jakarta. Tapi, tidak memungkinkan. Tiket pesawat Semarang-Jakarta yang mencapai Rp 900 ribu lebih sekali jalan telah habis. Akhirnya hanya Zainal yang berangkat. Saya titip salam. ”Tidak usah repot-repot,” kata Marzuki.

Saya pernah mengatakan secara terbuka, Pak Marzuki adalah contoh menyatunya ulama dan umaro’. Saya katakan itu ketika memberikan sambutan di acara Radar Kudus Award. Acara itu dihadiri para bupati lain di Pati Raya (Eks Karesidenan Pati plus Grobogan).

Sekarang Pak Marzuki tersandung kasus yang mengharuskan berhadapan dengan KPK. Suap terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang menyidangkan perkara praperadilannya. Nilai yang dituduhkan Rp 700 juta. Itu kasus kedua yang dijeratkan kepada bupati yang pada jabatan pertama maju lewat PPP. Keduanya berkaitan.

Kasus pertama, Marzuki itu sebenarnya kecil. Dia dituduh menyelewenangkan bantuan parpol untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jepara. Kebetulan dia menjadi ketuanya. Marzuki pun sempat aman. Karena tidak menikmati.

Bantuan dari APBD Kabupaten Jepara tahun 2011-2012 itu tidak besar. Hanya Rp 149 juta. Dari dana itu, Rp 51 juta untuk THR pengurus partai dan Rp 23 juta untuk keperluan pribadi bendahara partai. Dua pengurus partai telah dijatuhi hukuman. Mereka adalah bendahara Zainal Abidin divonis 16 bulan dan wakilnya Sodiq dipenjara 12 bulan.

Putra asli Jepara itu lolos dari jerat hukum. Kejati Jateng mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3). Namun, ada yang tidak rela. Dia dipraperadilankan. Marzuki kalah. Dia balik lagi sebagai tersangka. Politikus PPP yang ketika maju kali kedua diusung PDIP itu melawan. Dia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Jurusnya ampuh. Hakim Lasito memenangkan Marzuki. Di sinilah Marzuki dijerat. Dia dituduh menyuap Lasito. Dilaporkan ke KPK.

Selasa, 4 Desember 2018, KPK mengobok-obok rumah dan ruang kerja bupati. Marzuki tak bisa berkutik. Dia pasrah seperti halnya Ratu Kalinyamat ketika dikalahkan Portugis dalam perang tahun 1550-an. Marzuki hanya bisa menangis. Saya pun terenyuh. Apalagi setelah KPK menunjukkan bukti uang suap senilai Rp 700 juta yang disita dari Lasito.

Sampai Pak Marzuki mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK saya masih tidak percaya kalau Pak Marzuki menyuap. Sepanjang yang saya dengar, beliau memang mengeluarkan uang kepada pengacaranya. Malah sampai beberapa miliar. Itu biaya pengacara mengurus kasusnya. Kalau ada Rp 700 juta diberikan kepada hakim Lasito, bisa jadi Pak Marzuki tidak menyadari. Atau, bahkan tidak tahu.

Benar tidaknya, sidang di pengadilan nanti yang membuktikan. Mulai kemarin Marzuki harus tinggal di tahanan sampai selesainya penyidikan.

Kepada Pak Marzuki saya mendoakan semoga sehat, tabah, dan kuat menghadapi cobaan. (hq@jawapos.co.id)

(ks/top/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia