Jumat, 15 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Blora

Raih Opini WTP, Pemkab Blora Bakal Kembali Raih Dana Insentif Daerah

13 Mei 2019, 09: 18: 49 WIB | editor : Ali Mustofa

CETAK QUINTRICK: Bupati Djoko Nugroho menerima penghargaan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk kali kelima dari BPK RI (10/5) lalu.

CETAK QUINTRICK: Bupati Djoko Nugroho menerima penghargaan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk kali kelima dari BPK RI (10/5) lalu. (HUMAS FOR RADAR KUDUS)

Share this      

BLORA Kabupaten Blora kali pertama meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2015 atas LKPD 2014 yang diserahkan BPK RI pada Mei 2015 lalu. Saat itu, butuh banyak perbaikan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah yang harus dilakukan, agar sistem pelaporannya bisa tersusun rapi serta transparan.

Sebab, satu tahun sebelumnya, yakni hasil pemeriksaan LKPD 2013 yang diserahkan BPK RI pada Mei 2014 menempatkan Blora dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun, dari tahun ke tahun administrasi keuangan daerah terus diperbaiki. Begitu juga pencatatan aset baik kendaraan, tanah, maupun bangunan milik daerah. Hasilnya, sejak LKPD 2014 dan seterusnya hingga kini membuahkan predikat Opini WTP dari BPK RI.

Atas diraihnya kembali Opini WTP atas LKPD 2018, diprediksi Kota Sate akan kembali menerima bonus Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan. DID merupakan instrumen yang strategis untuk menstimulasi daerah memperbaiki pelayanan publiknya secara berkesinambungan.

Sekda Blora Komang Gede Irawadi mengatakan, DID merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan reward kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Dia menyebutkan, kriteria daerah yang layak mendapatkan DID, meliputi meraih opini BPK atas LKPD yang minimal WTP, Perda APBD tepat waktu, penggunaan e-government, dan ketersediaan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) di daerah.

Meski telah meraih Opini WTP lima kali, namun aka terus ditingkatkan. Agar sistem pengelolaan keuangan semakin transparan dan menutup celah korupsi, Pemkab Blora menyosialisasikan transaksi nontunai untuk setiap belanja maupun pembayaran pajak pendapatan asli daerah. Kegiatan ini, dimotori melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) yang kala itu dipimpin Komang Gede Irawadi sejak 2017 lalu.

Sistem transaksi nontunai ini mulai diujicobakan dan berjalan penuh di 2018 hingga kini. Dengan adanya sistem pembayaran nontunai, penyusunan laporan keuangan daerah semakin mudah dan transparan. Hal inilah yang terus ditingkatkan, sehingga perdikat Opini WTP atas LKPD di setiap tahunnya bisa terus dipertahankan.

Begitu juga dengan perbaikan penataan aset. LKPD 2013 yang masih berpredikat WDP mendorong Pemkab Blora untuk melakukan penataan aset sebaik-baiknya. Dimulai dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada).

”Simbada merupakan aplikasi yang bertujuan memudahkan peningkatan kinerja dan informasi secara cepat, mengenai data inventarisasi barang dan aset pemerintahan,” terang Komang Gede Irawadi yang saat ini menjabat sebagai sekda Blora.

Aplikasi ini memberikan banyak kemudahan dibandingkan sistem manual. Di antaranya memudahkan pembuatan laporan rutin data persediaan, memudahkan pelacakan bukti proses persediaan, mampu menyajikan data sebagai bahan dalam pembuatan perencanaan, dan penganggaran.

Simbada terus dikembangkan dan beralih ke aplikasi berbasis web pada 2017. Aksesnya tak lagi harus menginstal software aplikasi, melainkan dengan menggunakan koneksi internet. Aplikasi berbasis web dinilai lebih mudah, karena pengguna hanya perlu koneksi internet untuk memakai tanpa perlu menginstal software.

Pengelolaan aset pun semakin disempurnakan pada 2018. Di mana Setda Blora mengembangkan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Detail Instansi (Sipadi). Aplikasi ini untuk memudahkan pemeriksaan aset daerah. Diawali dengan pendataan aset kendaraan dinas plat merah.

Sekda Komang Gede Irawadi pun ingin agar nantinya aplikasi Sipadi bisa dikembangkan menjadi aplikasi pendataan aset seluruh Kabupaten Blora. Jadi, seluruh aset milik Pemkab Blora terangkum menjadi satu dalam sebuah aplikasi. Jika ada penambahan dan penghapusan aset, tinggal masuk aplikasi.

”Inovasi-inovasi seperti inilah yang terus dilakukan Pemkab Blora, agar kualitas LKPD dari setiap tahunnya semakin baik. Jadi, terus mendapatkan predikat Opini WTP dari BPK RI,” harapnya.

(ks/sub/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia