Selasa, 23 Jul 2019
radarkudus
icon featured
Grobogan

Dewan Beri Rekomendasi LKPJ Bupati Soal Infrastruktur dan Kesehatan

24 April 2019, 15: 54: 33 WIB | editor : Ali Mustofa

BERIKAN REKOMENDASI: Anggota Pansus III DPRD Grobogan memberikan rekomendasi atas Raperda tentang LKPJ Bupati Grobogan tahun 2018 pada sidang paripurna Selasa (23/4).

BERIKAN REKOMENDASI: Anggota Pansus III DPRD Grobogan memberikan rekomendasi atas Raperda tentang LKPJ Bupati Grobogan tahun 2018 pada sidang paripurna Selasa (23/4). (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Grobogan memberikan sejumlah rekomendasi usai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Grobogan 2018. Infrastruktur yang mangkrak dan pelayanan kesehatan jadi sorotan dewan.

”Kami minta agar Pemkab Grobogan tidak hanya fokus pada infrastruktur. Sektor pendidikan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, harus diperhatikan. Sebab, letak kemajuan suatu daerah ada pada SDM yang dikelola dengan baik,” kata Politisi Partai Demokrat Lilik Pujianto.

 Dijelaskan, rekomendasi tersebut untuk perbaikan pelaksanaan pemerintah ke depan. Pansus III juga meminta agar Pemkab Grobogan lebih seksama dalam perencanaan kegiatan dan penganggarannya. Kajian kebutuhan masyarakat dan efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi anggaran harus diperhatikan sebelumnya.

Dia mencontohkan, pembangunan Pasar Unggas Nglejok di Kelurahan Kuripan, Purwodadi. Pasar yang rencananya digunakan untuk merelokasi pedagang unggas di Pasar Unggas Glendoh di Jalan R Soeprapto Purwodadi, hingga saat ini masih belum ditempati.

”Pasar Unggas Nglejok ini menjadi contoh. Sejak awal telah disetujui, namun setelah pelaksanaan tidak setuju. Padahal sudah disosialisasikan, sehingga bangunan menjadi mangkrak. Pemerintah perlu lebih tegas dan bangunan itu harus segera difungsikan sehingga tidak terbengkalai,” terang dia.

Masalah lainya adalah tentang fasilitas kesehatan dan penanganan kegawatdaruratan. Menurutnya hingga saat ini belum maksimal. Akibatnya, banyak pasien yang terlambat dan gagal ditangani. Salah satunya pada penanganan kedaruratan proses persalinan. Dari masalah tersebut, Pemkab harus serius dalam menangani persoalan kesehatan.

”Upaya yang dilakukan bisa mengoptimalkan gerakan peduli kesehatan. Posyandu, juru pemantau gizi, sanitasi masyarakat, dan kelompok pendamping ibu hamil, ini harus digerakkan. Kalau perlu, setiap desa menyiagakan ambulans desa,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Agus Siswanto mengatakan, rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada bupati Grobogan. Pihaknya berharap, rekomendasi-rekomendasi itu dapat diperhatikan, sehingga kemajuan daerah dapat segera terwujud.

”Rekomendasi dewan menjadi acuan dalam perbaikan kinerja Pemkab ke depan,” tandasnya.

(ks/mun/lid/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia