Rabu, 16 Oct 2019
radarkudus
icon featured
Politik

Penjelasan KPU Terkait Penyusutan Suara Pemilu Ulang di TPS 16 Welahan

24 April 2019, 12: 50: 47 WIB | editor : Ali Mustofa

DIULANG: Pemungutan suara ulang di TPS 16, Desa/Kecamatan Welahan, Jepara, Sabtu (20/4) lalu. 

DIULANG: Pemungutan suara ulang di TPS 16, Desa/Kecamatan Welahan, Jepara, Sabtu (20/4) lalu.  (FEMI NOVIYANTI/RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA – Dugaan penyusutan suara di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Jepara dipastikan tidak terjadi. Dugaan ini muncul karena adanya salah salin C1 yang salinan dengan C1 asli berhologram. Pada C1 salinan terdapat perbedaan dengan C1 asli yang berhologram. Dengan begitu, dipastikan tidak ada penyusutan suara. Namun hanya selisih jumlah suara. Namun, hal ini tak ada masalah, karena C1 hologram yang menjadi rujukan.

Temuan tersebut terdapat di TPS 4 (bukan TPS 3 seperti berita kemarin) Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang. Jumlah suara partai tertentu pada salinan form C1 di kolom jumlah tertulis delapan. Jika berdasarkan penjumlahan suara partai dan caleg seharusnya 18 suara pada kolom jumlah. Jumlah suara tersebut memiliki rincian satu suara partai, caleg nomor urut 1 punya 14 suara, nomor urut 2 satu suara, nomor urut 3 satu suara, dan caleg nomor urut 5 satu suara.

Namun, terjadi kesalahan salin pada kolom perolehan suara caleg nomor urut 1. Hal ini diketahui setelah disandingkan salinan C1 dan form C1 berhologram. Pada form C1 berhologram yang menjadi acuan final. Caleg nomor urut 1 memperoleh empat suara. Sedangkan di salinan C1 tertulis 14.

”Pada salinan C1 jumlahnya sudah benar delapan suara. Tapi, di kolom perolehan caleg nomor urut satu tertulis 14 suara. Dicocokkan dengan C 1 yang berhologram yang benar caleg nomor urut 1 tersebut memperoleh empat suara. Bukan 14. Jadi tidak ada penyusutan. Hanya salah salin,” kata Ketua Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri kemarin.

Pihaknya menjelaskan, jika ada perbedaan data yang dipegang saksi, bisa dikonfirmasi saat penghitungan di tingkat kecamatan. Melalui rekap kecamatan bisa diketahui penyebab perbedaan data. Sebab, salinan form C1 bisa dicocokkan dengan form C1 berhologram.

Jika C1 saksi berbeda, disandingkan dengan C 1 berhologram yang menjadi acuan. Jika terjadi perbedaan bisa diajukan keberatan oleh saksi kepada petugas kecamatan. Mulai pencocokan C1 berhologram, membuka plano, atau sampai membuka kotak suara. ”Disesuaikan dengan jenis keberatan peserta rapat pleno tingkat kecamatan,” katanya.

Jika terjadi kesalahan salin atau perbedaan jumlah pada salinan dan C1 berhologram, pihaknya menduga adanya faktor kelelahan petugas TPS. Karena proses pemungutan sampai penghitungan bisa memakan waktu sampai 24 jam. Bahkan, jika dihitung dengan persiapan, dua hari dua malam petugas TPS memiliki waktu istirahat yang kurang. ”Ada potensi salah salin memang. Tapi yang menjadi acuan utama jumlah suara perolehan ada di C1 asli yang berhologram berdasarkan plano,” tandasnya.

Sementara di Rembang, enam TPS melakukan penghitungan ulang. Hal ini dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Enam TPS itu, TPS 2 Desa Trenggulungan dan TPS 6 Desa Wuwur, Kecamatan Pancur. Lalu, TPS 6 Desa Karanglincak dan TPS 4 Desa Ngasinan, Kecamatan Kragan. Serta TPS 12 Desa Labuhan, Kecamatan Sluke dan TPS 3 Desa Padaran, Kecamatan Kota Rembang.

Anggota Bawaslu Rembang Ahmad Soffa menyatakan, enam TPS yang harus melakukan penghitungan suara ulang itu, karena berbagai alasan. Untuk TPS 3 Desa Padaran, Kecamatan Kota Rembang, penghitungan ulang dikarenakan ada surat suara DPR RI masuk ke kotak suara DPRD provinsi. Sementara KPPS lupa tidak menambahkan di plano maupun di salinan C1.

”Penghitungan ulang itu atas dasar saran maupun rekomendasi dari PPK (pengawas pemilu kecamatan),” kata dia kemarin.

Dia menuturkan, untuk di TPS 6 Desa Karanglincak, Kragan, ada kekurangan suara sah untuk Pemilu DPD. Sementara plano tak bisa menjawab. Adapun di TPS 4 Desa Ngasinan, ada kelebihan suara tidak sah dan kekurangan suara sah untuk DPR, namun plano tidak bisa menjawab.

”Di TPS 2 Desa Trenggulunan Pancur, jumlah surat suara DPRD kabupaten tidak sesuai di C1. Di TPS 6 Desa Wuwur Pancur, terdapat kesalahan dalam memasukkan angka pada surat suara DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI,” paparnya.

Sedangkan untuk TPS 12 Desa Labuhan, Sluke, juga terjadi kesalahan dalam memasukkan angka dalam penghitungan. Penghitungan suara itu pun dilakukan untuk memastikan kebenaran dalam merekapitulasi suara.

Soffa menambahkan, sebelum disarankan untuk dilakukan penghitungan ulang, sudah ada mekanisme yang harus ditempuh. Yakni apabila dalam dokumen formulir C1 ditemukan data yang selisih, maka akan dibuka C plano. Namun, jika C plano tetap belum ditemukan validitas, maka baru dilakukan penghitungan suara ulang.

Di Kudus, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus merekomendasi dua TPS di Kecamatan Bae untuk melakukan perhitungan ulang. TPS itu berada di Desa Karangbener dan Desa Peganjaran. Hal ini dilakukan karena ada kesalahan dalam model perhitungan perolehan suara.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan, kedua TPS yang direkomendasikan penghitungan ulang itu, berada di TPS 4 Desa Peganjaran dan TPS 16 Desa Karangbener. Bawaslu menemukan adanya kesalahan dalam model perhitungan perolehan suara. ”Dua TPS itu melakukan kesalahan penghitungan. Jumlah suara di C1 plano dan salinan C1 berbeda,” katanya.

Dia menjelaskan, ditemukan antara surat suara sah dan tidak sah jumlahnya tidak sesuai. Untuk itu, pihaknya rekomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang.

Selain itu, Minan menyebutkan, pihaknya menemukan beberapa temuan selama rekapitulasi suara di tingkat PPK. Menurutnya, banyak ketidaktelitian yang dilakukan petugas KPPS. Seperti menulis C1 masih banyak yang tak sesuai. Ini terbukti ketika rapat pleno di tingkatan PPK masih membuka C1 plano. ”C1 plano ini dasar penentuan suara. C1 milik KPU dan salinan C1 teman-teman pengawas banyak yang tidak seusai,” jelasnya.

Kemudian ada temuan lain, banyak petugas PPK yang tak sesuai dengan regulasi. Seperti rekap suara berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 17. Di sana disebutkan, seharusnya penghitungan suara itu, dimulai dari TPS 1. Kemudian sampai seterusnya hingga selesai. Namun masih ada petugas PPK ditemui tidak seperti itu.

”Saya sebutkan di Pasal 3, penghitungan itu harus dimulai dari Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun masih ditemui PPK tidak sesuai dengan aturan itu,” katanya.

Minan mengimbau kepada petugas PPK terhadap proses rekapitulasi itu, agar tak terburu-buru ketika melakukan perhitungan suara. ”Saya berharap ketelitian dalam rekapitulasi suara. Kami langsung melakukan peringatan untuk melakukan pembenahan jika ada yang tak sesuai. Harusnya seperti tahapan-tahapan yang sudah ada, ” jelasnya.

Ketika ditanya terkait temuan penggelembungan suara di Kabupaten Kudus, Minan mengaku, hingga sampai saat ini belum ada temuan. (gal)

(ks/war/ful/lin/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia