Jumat, 15 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Pati

Dewan Sepakat Raperda PT Bank Daerah Pati Dibahas

23 April 2019, 11: 53: 33 WIB | editor : Ali Mustofa

PIMPIN RAPAT: Bupati Haryanto memberikan penjelasan raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (perseroda) pada rapat paripurna siang kemarin.

PIMPIN RAPAT: Bupati Haryanto memberikan penjelasan raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (perseroda) pada rapat paripurna siang kemarin. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA – Delapan dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pati, kompak langsung menyetujui untuk dilakukan pembahasan raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah (perseroda) Pati pada rapat paripurna siang kemarin.

Para perwakilan fraksi yang hadir semuanya menolak untuk memberikan pandangan umum, sebab sudah merasa setuju dengan apa yang ingin disampaikan Bupati Haryanto tersebut. ”Kami tidak menggunakan hak kami untuk memberikan pandangan umum fraksi. Karena kami sudah setuju,” terang Bambang Susilo dari fraksi PKB.

Hal yang sama juga diungkapkan Jamari, dari fraksi PDI Perjuangan. Pihaknya juga tak menginginkan adanya paripurna untuk pandangan umum fraksi. Karena pihaknya sudah sepaham dengan rencana pemerintah.

Beberapa partai seperti PKS, Demokrat juga mengaku manut dengan fraksi lainnya yang menyatakan tak perlu menggunakan hak untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengumumkan kepada segenap fraksi yang ada untuk melakukan rapat fraksi dalam rangka memberikan pandangan umum terhadap rancangan perda yang diajukan Bupati Haryanto tersebut. Namun semua fraksi yang hadir menolak memberikan pandangan. Karena sudah sepaham.

Delapan fraksi itu meliputi PDI Perjuangan, PKB, PPP, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, dan Hanura. Anggota fraksi Partai Nasdem tak satupun yang hadir dalam rapat tersebut.

”Jadi diputuskan, karena semua fraksi yang hadir kecuali Nasdem menghendaki untuk meniadakan paripurna pandangan umum fraksi, maka pandangan umum ditiadakan,” terang Ali Badrudin.

Seperti diketahui, Bupati Haryanto menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (perseroda). Hal itu diantaranya menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan daerah atau BUMD perlu diubah menjadi PT.

Nantinya Bank BPR ini akan menjadi perseroan terbatas. Selain itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja Bank Daerah Pati. ”BPR Pati ini kinerjanya sudah baik. Beberapa kali pernah meraih penghargaan tingkat nasional juga. Selain itu deviden yang disetorkan ke daerah juga selalu meningkat tiap tahunnya,” kata Bupati Haryanto saat menjelaskan tentang raperda tersebut di hadapan anggota dewan.

(ks/aua/him/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia