Sabtu, 25 May 2019
radarkudus
icon featured
Politik

Gara-gara Salah Prosedur, Ketua KPPS Ini Diganti, Coblosan Diulang

19 April 2019, 10: 38: 12 WIB | editor : Ali Mustofa

DIHITUNG ULANG: Petuga KPPS di TPS 7 Desa Margomulyo, Tayu, Pati, menghitung ulang surat suara caleg kemarin.

DIHITUNG ULANG: Petuga KPPS di TPS 7 Desa Margomulyo, Tayu, Pati, menghitung ulang surat suara caleg kemarin. (SRI PUTJIWATI/RADAR KUDUS)

JEPARA - Di Jepara akan digelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 16 Desa/Kecamatan Welahan pada Sabtu (20/4) mendatang. Hal ini lantaran terjadi kesalahan prosedur administrasi dalam penggantian ketua Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS). Ini berimplikasi pada status tidak sahnya surat suara.

Kejadian bermula saat pemilih mencoblos di TPS tersebut sampai dengan pukul 13.00. Dari daftar pemilih tetap ada 261 pemilih dan yang hadir mencoblos ada 212 pemilih. Namun, menjelang waktu pemungutan suara berakhir, ada laporan dari masyarakat bahwa pihak yang menyelenggarakan pemungutan suara di TPS 16 itu bukan ketua KPPS yang sesuai di surat keputusan (SK). Sesuai SK, ketua KPPS atas nama Heru Setyawan. Namun saat penyelenggaraan, posisi itu digantikan Sukardi, ayah kandung Heru Setyawan. Proses penggantian itu tak melalui proses penggantian antarwaktu (PAW) PPS tingkat desa.

Sukardi bahkan sudah menandatangani formulir C-6 pemberitahuan pemungutan suara yang dibagikan ke pemilih. Juga ke seluruh surat suara yang dicoblos pemilih. Komisioner KPU Kabupaten Jepara Muhammadun mengatakan, laporan pertama dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti PPK dan panwas kecamatan lalu diteruskan ke KPU dan bawaslu kabupaten. ”KPU kemudian meminta untuk tidak melanjutkan tahapan ke proses penghitungan suara,” katanya.

KPU juga berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jepara. Dalam rapat yang dipimpin Ketua KPU Subchan Zuhri bersama Muhammadun dengan Bawaslu yang dihadiri dua komisioner Arifin dan Abd Kalim. Diketahui Sukardi menggantikan anaknya lantaran anaknya hari itu di Kupang dan tak bisa pulang. ”Awalnya diinfokan Bawaslu Rabu sore akan membahasnya dalam pleno. Hasilnya akan disampaikan pukul 18.00. Namun sampai waktunya, KPU belum menerima saran maupun rekomendasi dari bawaslu terkait pemungutan suara di TPS 16 Welahan tersebut,” jelasnya.

Karena ingin segera memperjelas status tersebut, sekaligus menjaga dan mengembalikan akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan, KPU Jepara dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Welahan dan usulan KPPS berkonsultasi dengan KPU provinsi. ”Berikutnya pukul 19.15 menyusul surat rekomendasi dari Panwas Kecamatan Welahan yang isinya merekomendasikan PSU. Di antaranya mendasarkan pada Pasal 372 ayat 2 huruf c, bahwa PSU di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan di mana petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara sehingga surat suara menjadi tidak sah,” ujarnya.

Di sisi lain, ketentuan pada Pasal 54 ayat 1,2 dan 3, surat suara untuk pemilu, baik pilpres, maupun pileg DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta DPD dinyatakan sah apabila ditandatangani ketua KPPS.

”Surat suara yang sudah dicoblos belum dihitung dan dengan pengawalan polisi langsung diangkut ke KPU Jepara untuk dimusnahkan dengan dibakar,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara Sujiantoko mengatakan, melalui Panwaslu Kecamatan Welahan pihaknya sudah merekomendasikan PSU pada 20April. Rekomendasi ini dengan pertimbangan petugas yang menjadi ketua KPPS 16 Desa Welahan saat hari H coblosan adalah orang yang tak berhak menandatangani surat suara. ”Dia tidak memiliki SK ketua KPPS. Bahkan tidak terdaftar sebagai anggota KPPS. Sehingga surat suara yang ditandatangani menjadi tidak sah,” tuturnya.

Dia menilai, SDM KPPS selaku penyelenggara teknis yang masih kurang memiliki kompetensi. Sehingga banyak KPPS tidak memahami regulasi secara komprehensif. Disinggung mengenai pelanggaran lainnya, Sujiantoko menambahkan, pelanggaran yang signifikan tidak ditemukan.”Sementara hanya kasus di Welahan itu,” imbuhnya.

Di Pati, penghitungan surat suara ulang terjadi di TPS 7 Desa Margomulyo, Tayu, kemarin. Penghitungan ulang ini, terjadi karena pada penghitungan utama terjadi penghitungan double. Untuk mencegah terjadi konflik antara parpol dan terjadi penggelembungan suara, maka penghitungan ulang dilakukan.

Berdasarkan penghitungan kemarin pukul 10.00, petugas KPPS pada TPS 7 Desa Margomulyo, Tayu, selesai menghitung satu kotak surat suara. Masih ada dua kotak yang harus dihitung ulang. Ketiga kotak suara yang dihitung ulang yakni kotak suara pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten.

Petugas yang menghitung ulang masih tampak lelah. Mereka baru selesai melakukan penghitungan surat suara utama pukul 02.00 dan meninggalkan TPS pukul 03.00. Banyaknya surat suara dan rumitnya peraturan membuat petugas berhati-hati. Meski demikian, masih terjadi keluputan.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Margomulyo Nur H mengatakan, penghitungan suara terlebih dahulu dilakukan untuk pemilihan presiden dan pemilihan DPD. Kedua surat suara itu tak ada dualisme antara calon dan parpol pengusung. Setelah dimulai penghitungan surat suara untuk DPR/DPRD, ada dualisme antara calon dan parpol.

”Nah, dari situ persoalan dimulai. Ada salah satu usulan petugas untuk menghitung suara parpol dan caleg menjadi dua suara. Suara parpol dan calon dihitung berbeda-beda. Sedianya, suara caleg dan parpol menjadi satu suara saja. Namun itu ada suara caleg dan ada suara parpol,” ungkapnya.

Sehingga pada penghitungan akhir suara terjadi penggelembungan. Dari DPT di TPS 7 sekitar 250 orang dan yang hadir di TPS hanya 181 orang. Tapi, pada akhir penghitungan menggelembung menjadi 244 suara setiap satu pemilihan caleg dikalikan tiga surat suara 732 suara. Sedianya suara sesuai DPT hadir 181 dikalikan tiga surat suara caleg yakni 543 saja.

”Setelah selesai penghitungan, para saksi melaporkan hasil suara ke setiap parpol. Dari parpol langsung melakukan konfirmasi ke KPPS dan meminta ada penghitungan ulang. Jika tidak, bisa terjadi masalah,” lanjutnya.

Ketua Bawaslu Pati Ahmadi mengaku, kesalahan hanya ada pada surat suara caleg. Untuk pemilihan presiden dan DPD aman. Sehingga pihaknya berkoordinasi dengan KPU untuk mendampingi penghitungan ulang. ”Sudah selesai dilakukan penghitungan ulang. Semoga saja bisa lebih berhati-hati dan meningkatkan koordinasi,” imbuhnya.

Sementara di Rembang, bawaslu mencatat berbagai temuan permasalahan. Hasil rekap, tersebar di beberapa kecamatan. Mulai surat suara kurang, pengawas tak boleh masuk, hingga nama ganda.

Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Totok Suparyanto menyampaikan, ada beberapa temuan permasalahan dalam pencoblosan Rabu (17/4) lalu. Namun, bawaslu mengklaim permasalahan yang sudah diinventarisasi masih batas wajar. ”Contohnya logistik berupa surat suara kurang. Saat komunikasi dengan KPU penyebabnya human error,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Kudus kemarin (18/4).

Di antaranya di Kecamatan Bulu ada kekurangan 48 surat suara pilpres di TPS 03 Desa Sendangmulyo. Hal ini dimungkinkan petugas kelelahan saat menyusun. Hal ini dianggap tak ada unsur kesengajaan. ”Kita bentuk grup dengan KPU. Ketika ada kekurangan surat, pihak KPU langsung memerintahkan jajarannya untuk segera dipenuhi,” terangnya.

Menurutnya, surat suara diketahui kurang setelah dilakukan penghitungan. Lalu dilakukan pengecekan logistik dan dihitung sesuai daftar pemilih tetap (DPT). Dari situlah disarankan kegiatan jalan terus sambil jararan PPS dan PPK memenuhi kekurangan.

Di Kota Garam juga ditemukan saksi tak diperkenankan masuk. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Kragan dan Pamotan. ”Penyebabnya telat masuk. Kemudian ditindaklanjuti panwascam. Ternyata ada teman-teman KPPS memang ada yang belum paham,” jelasnya. Setelah dijelaskan SE KPU-Bawaslu RI di poin 26 akhirnya clear.

Selain itu, ada surat suara yang tertukar masuk kotak suara. Seperti surat suara pilpres masuk di kotak suara caleg. Selain itu, ada pemilih yang tanda tangan di-dengkul. Memang ada pemilih yang tidak mau repot, sehingga diwakilkan tanda tangan.

Bawaslu Grobogan juga menerima berbagai laporan kejadian di sejumlah TPS. Kordiv Penindakan Bawaslu Grobogan Desi Ari Hartanta mengatakan, berbagai laporan didapatkan bawaslu. Utamanya mengenai permasalahan teknis seperti ditemukan kekurangan surat suara, pemilih salah TPS, dan pemilih yang kurang paham prosedur pengurusan administrasi pindah memilih.

”Kami mendapatkan laporan jika ada logistik yang kurang, selang beberapa hari sebelum pencoblosan memang KPU sempat kebanjiran. Sehingga beberapa logistik sempat terlambat dikirim ke kecamatan. Memang sempat membuat kewalahan petugas,” ujarnya.

Selain itu, ada pemilih yang salah masuk TPS. Kejadian itu ada di Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan. Solusinya, petugas TPS membuat berita acara dan menghapus nama pemilih di TPS yang seharusnya ia datangi. Sehingga pemilih tak bisa melakukan pencoblosan di dua TPS.

Di Blora, bawaslu juga mencatat berbagai temuan saat pencoblosan, meski tak menimbulkan masalah besar. Ketua Bawaslu Blora Lulus Mariyonan mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan pemilu di Kota Sate lancar dan aman. Meski begitu, memang ada beberapa catatan terkait pesta demokrasi kemarin. Mulai dari kekurangan surat suara dibeberapa TPS serta kotak suara yang tak disegel.

Dia menambahkan, pihaknya memang telah memetakan ada 161 TPS dari total 2.950 TPS yang masuk kategori rawan. Namun, saat pemilu ini tingkat kerawanannya berkurang menjadi hanya satu lokasi. Yaitu di Kecamatan Ngawen. Namun berhasil dikomunikasikan dan berjalan dengan baik. ”Sempat ada among tamu (pengondisian di TPS). Namun berhasil dicegah,” ucapnya.

(ks/put/emy/noe/int/sub/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia