Rabu, 13 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Pati

Bupati Pati Haryanto Santuni 289 Warga yang Kurang Mampu

10 April 2019, 14: 24: 53 WIB | editor : Ali Mustofa

DISERAHKAN BUPATI: Bupati Pati Haryanto memberikan santunan kematian tahap pertama di setda setempat kemarin.

DISERAHKAN BUPATI: Bupati Pati Haryanto memberikan santunan kematian tahap pertama di setda setempat kemarin. (HUMAS PEMKAB PATI FOR RADAR KUDUS)

Share this      

PATI – Santunan kematian rutin diberikan Bupati Pati Haryanto kepada ahli waris dari keluarga miskin yang meninggal dunia. Pada penyerahan santunan kematian tahap pertama 2019, bupati memberikan santunan senilai Rp 289 juta kepada 289 warga penerima manfaat di ruang Penjawi Setda Pati kemarin.

Usai memberikan santunan itu, Bupati Pati Haryanto menyampaikan, santunan kematian untuk ahli waris dari keluarga miskin tahap pertama ini diberikan kepada 289 warga dengan total anggaran Rp 289 juta. Satu keluarga mendapatkan Rp 1 juta. Bantuan sosial itu menurutnya cukup besar.

”Untuk tahap pertama ini diberikan kepada 289 warga dengan anggaran keseluruhan Rp 289. Sedangkan selama 2018 lalu ada 820 warga dengan anggaran Rp 820 juta yang digelontorkan Pemkab Pati untuk penerima manfaat,” tutur orang nomor satu kepada Jawa Pos Radar Kudus kemarin.

Haryanto menyebut, santunan kematian itu harapannya bisa bermanfaat untuk ahli waris dari keluarga miskin yang ditinggalkan. Ini juga sebagai wujud perhatian pemkab kepada masyarakatnya yang membutuhkan. Bupati juga meminta pihak desa untuk aktif memonitor penggunaan bantuan santunan kematian oleh ahli waris dan melaporkan kepala Dinas Sosial.

Ia mengatakan, bantuan sosial santunan kematian merupakan upaya Pemkab Pati untuk kepada ahli waris yang merupakan anggota keluarga miskin yang telah meninggal dunia. Santunan tersebut akan terus dianggarkan oleh pemkab. Realisasinya bantuan uang duka yang disalurkan Dinas Sosial supaya warga miskin bisa terbantu.

“Untuk itu, bantuan santunan kematian ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga almarhum yang ditinggalkan. Penyerahannya juga sudah sesuai mekanisme dan aturan yang ada. Prosesnya terlebih dahulu dimulai dari penetapan APBD hingga tahap pencairan. Untuk berkas pencairan juga harus mengikuti syarat yang ditetapkan seperti kwitansi tanda terima bantuan bermaterai dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai,” paparnya. 

(ks/put/him/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia