alexametrics
Minggu, 09 May 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Pengadilan Agama Kota Garam Kompak Lawan Pungli dan Korupsi

27 Maret 2019, 15: 30: 01 WIB | editor : Ali Mustofa

DEKLARASI: Bupati Rembang, Abdul Hafidz jajaran Pengadilan Agama (PA), MUI, Perwakilan Advokat Rembang, Darmawan Budiharto (kemeja abu-abu), dan LSM mendeklarasikan wilayah bebas pungli.  

DEKLARASI: Bupati Rembang, Abdul Hafidz jajaran Pengadilan Agama (PA), MUI, Perwakilan Advokat Rembang, Darmawan Budiharto (kemeja abu-abu), dan LSM mendeklarasikan wilayah bebas pungli.   (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG – Pengadilan Agama (PA) kelas 1B Rembang bersama sejumlah elemen mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini sebagai komitmen bersama lembaga pemerintahan dan peradilan di Kota Garam untuk melawan pungutan liar (pungli) dan korupsi.

Hadir dalam pencanangan zona integritas di kantor Pengadilan Agama, Bupati Rembang, Abdul Hafidz, Kapolres Rembang AKP Punky Buana Santoso, Dandim 0720 Rembang Letkol Arh Andi Budi Sulistianto. Kemudian, Ketua DPRD Rembang Majid Kamil, Kejari Rembang. Kepala Rutan Kelas II B Rembang.

Selain itu, perwakilan Perhimpunan Advokat Indonesia cabang Rembang Darmawan Budiharto, tokoh masyarakat, MUI, LSM, serta perwakilan Kemenag. Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang Mahzumi, menegaskan siapa pun pihak yang datang akan disambut ramah, senyum dan sapa. Lalu melayani tidak berbelit-belit, langsung fokus tujuannya.

Baca juga: Puskesmas Sulang Targetkan Sosialisasi PIK-PK di 21 Desa

”Kami layani secepatnya. Tidak perlu menunggu waktu lama. Untuk biaya kalau tidak mampu bebaskan sama sekali,” tegasnya.

Pihaknya menyebutkan saat ini semua layanan digelar secara transparan. Salah satunya semuanya bisa melalui website.

”Ini komitmen kami. Kami memberikan pelayanan setinggi-tingginya agar semua pihak puas dan tidak ada gelisah atau dikecewakan,” terangnya.

Bahkan, untuk mempermudah proses pengurusan administrasi. Pengadilan Agama menyediakan ruangan khusus satu pintu. Untuk mengurus surat gugatan, pembayaran, pelaksanaan sidang sampai pembuatan dokumen Salinan putusan atau akta cerai.

“Jadi bagi yang kali pertama masuk bisa tanya di ruang depan. Setelah itu pemohon dapat dilayani petugas. Sehingga dipastikan tidak ada pungutan biaya tanpa aturan yang ditentukan,” ujarnya.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyambut baik dan mendorong agar benar-benar deklarasi melawan pungli berjalan baik. Selain itu, pelayanan bisa memuaskan masyarakat.

”Tidak semua lembaga vertical maupun daerah melaksanakan ini. Dari Polres, Kejaksaan, Pengadilan, Pemkab kini berlanjut PA Rembang. Ini merupakan langkah strategis nasional untuk perbaikan-perbaikan menuju peningkatan kapasitas, integritas dan pelayanan,” terangnya.

Perwakilan Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Rembang, Darmawan Budiharto setuju dengan pencanangan zona Integritas WBK dan WBBM. Dengan komitmen bersama tersebut, semua transparan, terukur dan pelayanan berjalan baik.

”Jadi tidak ada unsur yang punya uang menang. Semua tergantung fakta di persidangan. Sehingga hakim yang memeriksa dan mengadili, berikutnya memutus yang seadil-adilnya,” tambahnya.

(ks/noe/ali/top/JPR)

 TOP