Minggu, 20 Oct 2019
radarkudus
icon featured
Grobogan

DPRD Bojonegoro Belajar ke Grobogan Soal Implementasi Kartu Tani

20 Maret 2019, 11: 59: 41 WIB | editor : Ali Mustofa

TUKAR INFORMASI: Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Ahmad Sunjai (kanan) menerima plakat dari Ketua Komisi B DPRD Grobogan Daryanto dalam kunjungan kerja kemarin.

TUKAR INFORMASI: Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Ahmad Sunjai (kanan) menerima plakat dari Ketua Komisi B DPRD Grobogan Daryanto dalam kunjungan kerja kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA – DPRD Grobogan mendapatkan kunjungan dari DPRD Kabupaten Bojonegoro. Mereka belajar tentang pertanian dan kartu tani yang penerapannya ada perbedaan antara di Grobogan dan Bojonegoro.

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Ahmad Sunjai tersebut diterima oleh Ketua Komisi B DPRD Grobogan Daryanto, di ruang sidang paripurna I DPRD setempat Selasa (19/3).

Selama pertemuan tersebut, kedua daerah masing-masing memaparkan peta dan hasil pertanian daerah. Kemudian memaparkan penggunaan kartu tani yang digunakan petani untuk menebus pupuk bersubsidi.

”Tujuan kami ke DPRD Grobogan untuk belajar tentang program pertanian di Grobogan yang saya nilai berhasil. Dan tentunya penggunaan kartu tani yang sudah diberlakukan secara nasional,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Ahmad Sunjai.

Menurutnya dari hasil pertemuan tersebut akan diterapkan di Kabupaten Bojonegoro yang sudah menerapkan Kartu Tani terlebih dahulu. Kartu tani di Bojonegoro sudah kerja sama dengan BNI 46 dan dari pemerintah daerah sudah membuat kartu tani mandiri.

”Untuk area persawahan di Bojonegoro 60 persen dialiri dari sungai Bengawan Solo. Ditambah lagi ada 78 ribu hektare irigasi tadah hujan dan sumber mata air. Kami ini berusaha bagaimana meningkatkan kesejahteraan dengan bantuan kartu tani mandiri,” terang dia.

Ketua Komisi B DPRD Grobogan Daryanto mengatakan, kartu tani di Kabupaten Grobogan menggunakan RDKK yang diajukan ke Provinsi Jawa Tengah. Yaitu yang berasal dari E-RDKK untuk penggunaan kuota jumlah pupuk bersubsidi. ”Untuk lahan persawahan di Grobogan ada 82.580 hektare yang teraliri irigasi,” ujarnya.

Sementara itu, hasil penjualan panen padi di Grobogan tahun 2019 ini harga masih di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga petani masih untung. ”Kami dari Grobogan belum bisa menerapkan kartu tani mandiri. Karena anggaran APBD Grobogan masih kecil, belum besar seperti di Bojonegoro. APBD Bojonegoro mencapai 4,6 triliun dan Grobogan baru Rp 2,4 triliun,” ujarnya.

Selain itu, penerapan kartu tani di Grobogan juga masih mengalami kendala. Diantaranya masalah jumlah kebutuhan pupuk dan RDKK tidak sinkron. Petani juga terkendala dengan modal untuk mengisi kartu tani yang harus ada saldo uang di dalamnya. Kendala lainnya, para petani Grobogan belum melek teknologi sehingga pengambilan dengan kartu tani terkendala.

”Dari Pemkab Grobogan punya kebijakan, yang kesulitan pengambilan pupuk dengan kartu bisa membeli secara manual. Asalkan sudah masuk daftar RDKK,” tandasnya.

(ks/mun/lid/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia