Minggu, 20 Oct 2019
radarkudus
icon featured
Pendidikan

Ajarkan Budaya Politik Partisipan dengan Menegakkan Tata Tertib Siswa

20 Maret 2019, 11: 08: 44 WIB | editor : Ali Mustofa

Sri Wahyuni,S.Pd. M.Pd.; GURU PPKn SMK Negeri 1 Purwodadi

Sri Wahyuni,S.Pd. M.Pd.; GURU PPKn SMK Negeri 1 Purwodadi (dok pribadi)

Share this      

BUDAYA politik partisipatif atau juga budaya politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi (Gabriel A. Almond dan Sidney Verba).Terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya  terlibat dalam proses politik. Pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional) tidak berupa kekerasan (nonviolence). Seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dan lain-lain.

Ada yang melalui cara–cara di luar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan berupa kekerasan (violence). Seperti demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (golput), hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, dan revolusi, kudeta, makar, dan lain-lain.

Budaya politik partisipan ditandai adanya perilaku seseorang menganggap dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari hak dan tanggung jawabnya (kewajibannya) serta dapat pula merealisasikan hak dan kewajibannya. Dan juga merupakan bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum. Juga tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.

Kemudian bagaimanakah sekolah sebagai media pendidikan politik dapat mengajarkan budaya politik partisipan. Di sana tempat kita belajar banyak hal. Mulai dari ilmu dari berbagai mata pelajaran sampai belajar berinteraksi dengan orang lain lewat bersosialisasi dengan teman-teman dan guru di sekolah.

Tidak ketinggalan sosialisasi politik yang juga dapat kita pelajari di sekolah. Juga sebagai sarana terjadinya sosialisasi politik yang mengajarkan politik secara formal dengan kegiatan-kegiatan di sekolah yang dilakukan bersama teman maupun guru.

Dengan kurikulum yang sudah ada di sekolah, melalui mata pelajaran PPKn ada materi yang mengajarkan topik “Budaya Politik di Indonesia“ akan melatih siswa berdiskusi mengenai politik dengan gurunya. Sekolah menjadi tempat atau sarana bagi siswa bertemu teman sebayanya yang merupakan agen sosialisasi politik lainnya. Sehingga bisa terjadi pertukaran pendapat antara siswa yang satu dengan yang lainnya mengenai budaya politik di negara sendiri.

Sosialisasi politik yang dilakukan di sekolah tidak bisa dianggap remeh. Pengalaman politik secara tidak langsung yang dialami siswa maupun guru saat berada di sekolah akan membentuk sikap mereka terhadap dunia politik yang sebenarnya. Jika pengalaman politik yang diterima secara tidak langsung di sekolah merupakan pengalaman yang baik, tentunya gambaran tentang politik yang sebenarnya juga akan dianggap baik, begitu juga sebaliknya .

Siswa dapat menerapkan contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah sebagai  ajang melatih diri agar bisa terlibat dalam demokrasi di Indonesia. Setelah itu, diharapkan agar dapat mengembangkan partisipasinya dalam lingkup yang lebih besar di masa yang akan datang. Seperti halnya para pejabat dan tokoh–tokoh politik di Indonesia, mereka semua mengawali semuanya dari sekolah.

Maka sebagai implementasi dari teori yang sudah diajarkan kepada siswa ada beberapa wujud kegiatan yang bisa dilakukan. Antara lain Pemilihan ketua OSIS yang diikuti seluruh siswa dan guru di sekolah. Mengikuti upacara pengibaran bendera merah-putih setiap hari Senin yang akan memberikan kesadaran anak tentang pentingnya cinta tanah air. Mengikuti apel pagi untuk melatih kedisiplinan. Kegiatan baris-berbaris untuk melatih tim pengibar bendera. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka atau paskibraka. Ikut menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kesiswaan yang diikutinya, tidak “golput “ dalam pemilihan pengurus kelas. Aktif menyuarakan aspirasi siswa melalui organisasi MPK (majelis perwakilan kelas) serta terlibat dalam penyusunan tata tertib siswa dan ikut mengawasi pelaksanaannya di sekolah.

Penyusunan tata tertib siswa adalah sebagai salah satu media pendidikan budaya politik partisipan di sekolah dimana aturan tersebut mencerminkan sistem demokrasi yaitu dari oleh dan untuk siswa. Melalui organisasi MPK mereka dilibatkan langsung dalam menentukan tata tertib. Termasuk menentukan skor pelanggaran terhadap tata tertib tersebut yang akan diberlakukan untuk kalangan sendiri yaitu seluruh siswa di sekolahnya.  

Tata tertib siswa di sekolah bukanlah monopoli guru atau pihak yang berkuasa di sekolah. Dan sebaliknya bagi guru terutama tim pembina kesiswaan tidak bisa lepas tangan terhadap proses penyusunan aturan tersebut. Dengan konsep Ing ngarso sung tulodho ing madyo mangun karso tut wuri handayani maka terjalinlah interaksi yang harmonis antara guru dan siswa dalam proses penyusunan sampai dengan penerapan aturan tersebut.

Agar harapan sekolah terakomodasi maka draf tata tertib siswa terlebih dahulu disiapkan oleh tim dari guru pembina kesiswaan dan melibatkan guru PPKn dan guru bimbingan dan konseling untuk kemudian memberi kesempatan perwakilan siswa melalui MPK untuk membahas draf tersebut. Dalam pembahasan bisa diarahkan ada beberapa  komisi yang akan bersidang untuk kemudian dari sidang komisi akan dibawa ke rapat pleno MPK beserta pengurus OSIS. Apabila pembahasan sudah final maka aturan tersebut akan di cermati kembali baik redaksi kalimat maupun skor pelanggaran dan menentukan langkah–langkah penanganan terhadap pelanggaran tata tertib tersebut.

Tata tertib yang telah tersusun kemudian dimasukkan sebagai bagian dari buku pedoman akademik sekolah untuk dibagikan kepada seluruh siswa maupun guru dan karyawan.  Oleh karena itu, selain terlibat dalam penyusunan, melaksanakan tata tertib, siswa juga bisa memantau apakah pelaksanaan dari tata tertib tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya. Siswa juga diharapkan bisa menyuarakan apabila ada pelanggaran terhadap tata tertib, bukannya ikut menutupinya. Sementara itu tata tertib diharapkan bisa memberikan manfaat bagi siswa.

Dengan demikian keterlibatan siswa dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan tata tertib siswa merupakan implementasi dari pembelajaran PPKn tentang topik materi “budaya politik di Indonesia” tidak sekedar teori saja. Oleh karena itu melalui tata tertib siswa pengampu mata pelajaran PPKn dapat ikut memantau keterlibatan anak didiknya dalam menjalankan tata tertib di sekolah. (*)

(ks/zen/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia