Sabtu, 20 Apr 2019
radarkudus
icon featured
Jepara

Pansus DPRD Jepara Mulai Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan

19 Maret 2019, 09: 37: 38 WIB | editor : Ali Mustofa

BUAT PERDA: Tim Pansus 2 membahas ranperda Penyelenggaraan Perhubungan bersama Dinas Perhubungan Jepara di ruang serbaguna DPRD Jepara kemarin.

BUAT PERDA: Tim Pansus 2 membahas ranperda Penyelenggaraan Perhubungan bersama Dinas Perhubungan Jepara di ruang serbaguna DPRD Jepara kemarin. (AGUS SUTISNA FOR RADAR KUDUS)

KOTA - Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Jepara mulai membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan di ruang serbaguna DPRD Jepara kemarin. Pembahasan ranperda ini dipimpin Ketua Pansus 2 Agus Sutisna.

Agus mengungkapkan, ranperda terebut disusun untuk memenuhi payung hukum perhubungan darat di Kota Ukir. Karena selama ini belum ada perda yang mengatur penyelenggaraan perhubungan. ”Bersama dengan tim pansus dan Dinas Perhubungan Jepara kami susun ranperda perhubungan untuk bisa dijadikan perda tahun ini,” katanya.

Mendesaknya penyusunan ranperda ini, karena amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai turunannya, di daerah harus ada regulasi yang mengatur. Namun, Jepara hanya memiliki perturan bupati (perbup). Bukan perda. ”Jika rencana ini sudah diperdakan, perbup-perbup yang ada tentang perhubungan menyesuaikan dengan perda yang telah disahkan,” ujarnya.

Salah satu pembahasan teknis penyelenggaraan perhubungan adalah transportasi umum berbasis online. Perkembangan transportasi yang dipadukan dengan digital ini, terdapat dua bagian yang akan mengaturnya. Di antaranya terkait pemenuhan fasililas dan sistem online-nya. ”Terkait dengan fasilitas, Dishub Jepara sebagai lembaga yang bertanggung jawab. Sedangkan sistem online Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Terkait dengan regulasi ini, ia mencotontohkan perda mencakup pemenuhan rambu dan uji kelayakan kendaraan oleh Dishub Jepara. Selama ini kendaraan seperti mobil yang digunakan sebagai alat transportasi online belum terkontrol. Salah satunya dari sisi kelayakan. Maka di dalam perda diatur uji kelayakan kendaraan. ”Nantinya bisa mengintegrasikan data kendaraan dengan perusahaan penyedia jasa transportasi online. Misal kendaraannya tak layak bisa terdeteksi perusahaan,” ujarnya.

Jika sudah ada regulasinya, Pemkab Jepara bisa memanggil perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mengikuti sosialisasi. Saat uji kelayakan dikhususkan di akhir pekan, suapaya tak berbarengan dengan kendaraan umum lain. Bahkan digratiskan. ”Itu contoh teknisnya. Aturannya ada di rancangan perda ini. Dari study banding yang kami lakukan di Sleman gambarannya seperti itu,” paparnya.

(ks/war/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia