Minggu, 20 Oct 2019
radarkudus
icon featured
Rembang

Ini Alasan PDAM Naikkan Tarif Air Minum pada Pelanggan

19 Maret 2019, 07: 04: 55 WIB | editor : Ali Mustofa

TERUS BERBENAH: Seorang pekerja bangunan membenahi instalasi pengolahan air PDAM di wilayah Kecamatan Sulang. Kegiatan perawatan instalasi merupakan upaya memaksimalkan pelayanan pada pelanggannya.

TERUS BERBENAH: Seorang pekerja bangunan membenahi instalasi pengolahan air PDAM di wilayah Kecamatan Sulang. Kegiatan perawatan instalasi merupakan upaya memaksimalkan pelayanan pada pelanggannya. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rembang akhirnya menaikan tarif air minum pada pelanggan. Kenaikan diberlakukan resmi bulan April 2019. Setelah delapan tahun terakhir belum pernah naik.

Direktur PDAM Rembang, M. Affan menuturkan sejak tahun 2011 PDAM belum pernah menaikan tarif air minum. Namun begitu, biaya operasional rutin, listrik, solar dan bahan kimia beberapa tahun terus naik. Pihaknya mengaku telah melakukan penghematan secara ketat. Agar pelayanan tetap optimal, meski biaya operasional naik puluhan kali.

“Artinya pelanggan delapan tahun menikmati tarif flat/tetap. Walaupun dari segi operasional mengalami kenaikan berkali-kali. Wajar atas kenaikan tersebut, kami mengikuti,” katanya.

Pihaknya mencontohkan, saat listrik padam. PDAM Rembang tetap harus operasikan genset. Untuk 1 jam membutuhkan 47 liter. Sedangkan solar yang boleh digunakan non subsidi. harga 1 liter solar tersebut saat ini mencapai  Rp 10.300.

”Kenaikan ini berlaku di semua golongan. Mulai golongan pelanggan sosial, non niaga, niaga, industri. Kecuali satu yang tidak diterapkan golongan I untuk warga tak mampu,” terangnya.

”Sejak 2016 komitmen meningkatkan pelayanan pelanggan kami pegang. Artinya tarif naik atau tidak komitmen kami pegang dan upayakan selalu ditingkatkan. Jadi komitmen kami meningkatkan pelayanan tidak mungkin surut. Justru akan lebih ditingkatkan kembali,” komitmennya.

M. Affan menambahkan ada ketentuan dari pemerintah, melalui peraturan Menteri Dalam Negeri, No 70 tahun 2016. Tentang pedoman pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Biaya operasional pengolahan air minum PDAM tidak ter-cover dengan tarif air minum yang ditetapkan kepala daerah. Wajib bagi pemerintah daerah pemilik PDAM memberikan subsidi dari APBD. Sehingga seluruh PDAM dapat memenuhi Full Cost Recovery. Artinya, biaya produksi, pengolahan dan distribusi air minum harus tertutup dengan tarif, kalau tidak pemda wajib memberikan subsidi. Ketentuan tersebut tercantum pasal 4 poin 3.  

“Kepala daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh, pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangan melalui APBD,” imbuhnya.

(ks/noe/ali/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia