Selasa, 17 Sep 2019
radarkudus
icon featured
Ekonomi

Penjualan Merosot, Pedagang Keluhkan Mahalnya Harga Bawang Putih

18 Maret 2019, 16: 06: 08 WIB | editor : Ali Mustofa

UPAS BAWANG: Pedagang Pasar Bitingan sibuk mengupas bawang putih jenis kating kemarin.

UPAS BAWANG: Pedagang Pasar Bitingan sibuk mengupas bawang putih jenis kating kemarin. (INDAH SUSANTI/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA – Bawang putih jenis kating pekan ini mengalami lonjakan harga. Namun, kondisi ini membuat pedagang mengeluh, karena penjualannya sepi bahkan kurang laku. Sampai barang tertimbun cukup banyak.

Untuk kenaikan bawang putih tersebut dari Rp 22 ribu per kilogram menjadi Rp 40 ribu per kilogram. Salah satu pedagang bawang putih di Pasar Bitingan Rukayah, mengatakan, bakulnya tidak ada yang ambil bawang putih. Sudah sepekan lebih pasarnya sepi. Kondisi ini berbeda beberapa waktu yang harga bawang putih melonjak tapi permintaan tinggi.

”Ini bener-bener sepi, stok dagangan cukup banyak. Sampai kemarin masih ada sekitar dua ton bawang putih yang tersedia,” ungkapnya.

Dia menambahkan, setiap hari tidak bisa dipastikan penjualannya, karena bakul langganannya belum tentu memesan, dan membeli bawang yang dijual. Kalau biasanya bisa lancar jualan setiap hari ada yang membeli satu sak bakul. Tapi sekarang kesulitan karena pasar sepi.

Menurutnya, harga bawang putih dari distributor semula Rp 125 ribu per karung 20 kilogram kotor belum kupas naik menjadi Rp 200 ribu per karung. Bawang putih ini dikupas dan dijual kepada para pedagang atau bakul. Setelah sampai ke pengecer, harga bawang putih menjadi Rp 40 ribu per kilogram.

Sementara itu, kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti melalui Kabid Fasilitiasi Perdagangan dan Promosi Imam Prayitno, mengemukakan, harga bawang merah di seluruh Indonesia mengalami kenaikan. Informasi ini diperoleh dari Dinas Perdagang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Perdagangan.

Kenaikan harga bawang putih ini karena sejak awal tahun 2019 belum ada izin impor yang dikeluarkan, karena belum ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Permohonan pengajuan rekomendasi dari importir masih dalam proses.

”Selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu sebelum diterbitkan rekomendasi. Kalau kami yang di tingkat kabupaten hanya pemantauan dan laporan ke provinsi,” terangnya. 

(ks/san/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia