Rabu, 13 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Rembang

Digelontor Rp 14 Miliar, 246 Lembaga Terima Bantuan Dana Hibah

14 Maret 2019, 14: 14: 22 WIB | editor : Ali Mustofa

SOSIALISASI: Bupati Rembang Abdul Hafidz memberikan sosialisasi di hadapan ratusan lembaga penerima hibah 2019 tentang syarat dan tata cara menerima bantuan, kemarin.

SOSIALISASI: Bupati Rembang Abdul Hafidz memberikan sosialisasi di hadapan ratusan lembaga penerima hibah 2019 tentang syarat dan tata cara menerima bantuan, kemarin. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA – Sebanyak 246 lembaga penerima hibah dikumpulkan di aula lantai IV Setda Rembang. Mereka diberikan sosialisasi tentang syarat dan tata caranya menerima bantuan hibah yang tahun ini digelontor sebesar Rp 14, 068 miliar.

Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang nilainya sebanyak Rp 21 Miliar. Penurunan ini dikarenakan tidak dapat memenuhi proposal. Karena saat ini sudah online lewat sistem Sipandu.

Praktis ketika tidak ada proposal, tidak dapat dilakukan verifikasi. Karena lewat sistem baru diharapkan tepat sasaran. Lalu pemanfaatan dana hibah diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur lembaga yang ada di Kabupaten Rembang.

  Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Abdullah Zawawi didampingi Kasubag Pendidikan Mental Spiritual, Etty Apriliana menyampaikan dana hibah diberikan secara merata dan berimbang kepada seluruh lembaga di 14 Kecamatan.

Untuk besarannya beda-beda. Namun lewat sistem Sipandu sudah diberikan standarisasi, untuk lembaga paling tinggi Rp 300 juta. Begitupun musala standarisasi Rp 50 juta. Karena saat ini sudah diatur berdasarkan perbup. Soal penggunaan tergantung dari pengajuan.

“Jadi RAP awal, disesuaikan pengajuan. Kalau memang ada perubahan ada musyawarah di tingkat desa. Bahwa kalau ingin dialihkan dan harus diketahui agar tidak disalahgunakan,” bebernya.

Pihaknya menambahkan untuk APBD induk nilainya Rp 14 miliar. Namun begitu, nilai tersebut masih bisa bertambah saat perubahan nanti. Sementara soal catatan di tahun 2018. Kini bidang terkait sudah melakukan pembenahan dalam hal pelayanan.

Namun hingga saat ini masih ada 162 lembaga yang belum kirimkan laporan pertanggungjawaban. “Jadi hibah dari total Rp 21 miliar. Masih ada Rp 5 miliar sekian yang belum SPJ. Kini sudah ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga bagian Kesra membuat surat tagihan ke-3. Jadi kalau sampai waktu yang ditentukan tidak bisa memberikan laporan pertanggungjawaban harus setor kas daerah,” ujarnya

Terpisah Bupati Rembang Abdul Hafidz dalam sambutannya berpesan pada penerima hibah, ketika di verifikasi Kesra agar mengikuti juklak dan juknis. Lalu agar berhati-hati dalam menggunakan dana hibah. Pasalnya semua penggunaan dana akan diperiksa oleh BPK.

”Saya menghimbau agar tidak ada pemindahan proposal yang sudah diajukan ke pemerintah. Karena dana hibah yang diberikan nantinya akan disesuaikan dengan proposal pengajuan. Hal tersebut juga terkait dengan pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ),” tegasnya.

(ks/noe/ali/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia