Rabu, 13 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Jepara

Di-Deadline 31 Maret 2019, Empat Ribu Wajib Pajak Belum Lapor SPT

14 Maret 2019, 10: 50: 23 WIB | editor : Ali Mustofa

KOMITMEN BERSAMA: KPP Pratama Jepara mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Pendapa Kabupaten Jepara kemarin.

KOMITMEN BERSAMA: KPP Pratama Jepara mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Pendapa Kabupaten Jepara kemarin. (M KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA – Wajib pajak (WP) di Kota ukir yang harus menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak sebanyak 37.538. Sedangkan yang telah menyampaikan SPT sebanyak 33.519. Atau 89,29 persen sudah menyampaikan SPT. Masih ada 4.019 WP yang belum menyampaikan laporan.

 Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara Puji Mumpuni mengatakan, Maret merupakan bulannya pajak. Setiap 31 Maret, merupakan batas akhir SPT tahunan pribadi. Aparatur sipil negara, TNI dan Polri wajib sampaikan SPT tahunannya melalui e-filing.

”Ini untuk memberikan sosialisasi, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan nanti,” katanya di depan puluhan perwakilan perangkat daerah, saat mengikuti Pekan Panutan SPT Tahunan di Pendapa Jepara kemarin.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jepara, diharapkan segera melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, untuk pajak 2018 sebelum 31 Maret 2019. Hal ini disampaikan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, melalui Asisten III Setda  Jepara Edy Sujatmiko. Kegiatan itu, juga dihadiri Inspektur Kabupaten Jepara Akhmad Junaidi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara, Lukito Sudi Asmara, pimpinan perangkat daerah, camat, dan bendahara kantor.

”Tinggal dua pekan lagi, silakan bagi yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan pajak tahunannya,” kata dia.

Sebelumnya, Bupati Ahmad Marzuqi dan Wakil Bupati Dian Kristiandi, sudah melaporkan SPT tahunan terlebih dulu pada 12 Maret 2019. Sedangkan Sekda Jepara Sholih, melaporkan pajaknya lebih awal, pada akhir Februari lalu. ”Saya harapkan ini, bisa dijadikan contoh seluruh ASN, agar jangan sampai terjadi keterlambatan membayar pajak,” kata dia.

Edy juga menyampaikan pentingnya pajak bagi pembangunan di Kabupaten Jepara. Dengan membayar pajak tahunan, tentu saja akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Kota Ukir. Pajak perorangan yang terkumpul, akan dikembalikan lagi ke daerah. Lewat dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana alokasi khusus (DAK), maupun dana alokasi umum (DAU). ”Semakin tinggi pajak yang kita bayarkan, dana bagi hasil yang diterima juga semakin besar,” katanya.

(ks/war/lid/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia