Senin, 16 Sep 2019
radarkudus
icon featured
Rembang

Besaran Dana Banpol ke Kesbangpolinmas Tunggu Audit BPK

13 Maret 2019, 14: 33: 31 WIB | editor : Ali Mustofa

Besaran Dana Banpol ke Kesbangpolinmas Tunggu Audit BPK

KOTA – Pengajuan dana bantuan partai politik (banpol) ke Kesbangpolinmas Rembang belum bisa dilakukan. Sebab, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru diumumkan sekitar Mei mendatang. Adapun besaran banpol di tahun ini akan dinamis menyusul digelarnya Pemilu pada April mendatang.

Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Rembang Kartono melalui Kasi Poldagri dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) Indah Arum Yuati mengungkapkan, selama laporan hasil pemeriksaan (LHP) belum turun, parpol belum bisa mengajukan.

”Kalau misalnya, besok LHP itu turun, kemudian harus menyetor kas daerah sekian. Partai lalu bisa megajukan, pakai itungan yang sekarang ini,” paparnya.

Namun, karena sebentar lagi digelar Pemilu, tepatnya pada 17 April mendatang, kemungkinan besar perhitungan besaran banpol akan disesuaikan dengan hasil suara baru. Sebagaimana diketahui, besaran banpol ditentukan berdasarkan perolehan suara pada Pemilu. Setiap suara, dihargai Rp2.873. Sehingga, semakin besar perolehan suara, semakin besar dana banpol yang diperoleh.

Berdasarkan data Kesbangpolmas Rembang, partai dengan banpol terbesar yakni PPP, yakni sebesar Rp 209,7 juta. Disusul Partai Demokrat sebesar Rp 185,2 juta, lalu PKB sebesar Rp 135,7 juta. Sementara, banpol terkecil yakni untuk Partai Hanura sebesar Rp 52,2 juta. Total untuk keseluruhan 10 partai di Rembang, sekitar Rp 1 Milyar.

Sementara itu, khusus Partai Gerindra, meski telah mencairkan banpol dan melakukan kegiatan, partai tersebut pada bulan lalu mengembalikan dana banpol. Sebab, tidak bersedia menyelesaikan laporan pertanggungjawaban.

”Sebenarnya saya juga tahu, partai sudah menyelesaikan kegiatan. Tapi karena sudah melewati batas waktu pelaporan, dan disibukkan dengan agenda partai, akhirnya dikembalikan dananya,” kata dia kemarin.

Untuk diketahui, deadline pelaporan LPJ dana banpol yakni pada 31 Januari lalu. Namun, karena hingga batas waktu tersebut partai keberatan menyelesaikan LPJ, dana pun dikembalikan.  

Partai lain yang tahun lalu tidak menggunakan dana banpol yakni PDI Perjuangan. Diduga karena masih ada masalah internal, partai tersebut memilih tak mengambil jatah banpol pada tahun lalu. PDI P juga diketahui pada 2016 lalu tidak mengajukan dana banpol.  

”Tahun 2016, tidak mengajukan, lalu 2017 mengajukan, dan 2018 tidak mengajukan lagi,” tutur Arum.

(ks/ful/ali/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia