Minggu, 20 Oct 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Pemkab dan Kejaksaan Kerja Sama Cegah Penyelewengan Dana Desa

13 Maret 2019, 14: 12: 02 WIB | editor : Ali Mustofa

Pemkab dan Kejaksaan Kerja Sama Cegah Penyelewengan Dana Desa

KUDUS – Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dan Kejaksaan Negeri Kudus mengenai penanganan masalahan hukum perdata dan tata usaha negara ditandatangani di pendapa setempat kemarin. Penandatanganan ini terkait kerjasama dan sosialisasi pengelolaan dana desa dan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Kegiatan penandatanganan kerja sama itu dihadiri oleh Forkopimda, camat dan kepala desa se Kabupaten Kudus. Wakil Bupati Kudus Hartopo mengatakan, pendampingan hukum bagi OPD Kabupaten Kudus merupakan hal yang wajib. Nantinya Kejaksaan tinggi negeri (Kejari) Kudus, memberikan konsultasi terbuka kepada OPD terkait, sebelum menindak lanjuti dana APBD dan APBDes.

”Dengan adanya payung hukum ini diharapkan, dana Desa dan APBD bisa berjalan sesuai regulasi. Sehingga mengurai tindakan penyelewangan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus, Herlina Setyorini, mengatakan, pendampingan itu dilakukan untuk antisipasi pencegahan tindakan korupsi di tingkat pemerintahan kabupaten sampai tingkat desa. Dibentuknya Tim pengaman, pengawal, pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D), untuk melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa.

Herlina berharap, agar meminimalisasi laporan pengaduan, terkait penggunaan dana desa tersebut. Seperti halnya penggunaan dana desa yang penggunaannya tak sesuai dengan skala prioritas. Serta mencegah laporan dana fiktif.

”Jika masih menyelewengkan tindakan tersebut, akan kami lakukan tindakan hukum,” katanya.

Apresiasi juga ditunjukkan Kepala Desa Jati Kulon, Sugeng Prasetyo, mengatakan, adanya pendampingan hukum tersebut menjadi langkah baik untuk mencegah laporan fiktif. Serta masyarakat juga bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan Kejari. Seperti halnya terkait pengurusan sertifikat tanah

Sugeng nantinya akan menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat. Agar nantinya masyarakat yang belum punya sertifikat tanah bisa memanfaatkan fasilitas notaris dari Kejari Kudus. (gal)

(ks/him/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia