Minggu, 26 May 2019
radarkudus
icon featured
Blora

Ribuan Warga Minta Dibuatkan Sertifikat Tanah, Ini Jawaban Pemkab

12 Maret 2019, 15: 17: 00 WIB | editor : Ali Mustofa

SAMPAIKAN PENDAPAT: Salah satu perwakilan warga menyampaikan permintaan agar dibuatkan sertifikat tanah oleh Pemkab Blora.

SAMPAIKAN PENDAPAT: Salah satu perwakilan warga menyampaikan permintaan agar dibuatkan sertifikat tanah oleh Pemkab Blora. (SUBEKAN/RADAR KUDUS)

CEPU – Permintaan warga dari tiga kelurahan di Kecamatan Cepu untuk mendapat Sertifikat Hak Milik atas lahan yang ditempati nampaknya harus pupus. Sebab, Pemkab Blora hanya memberikan izin tinggal. Regulasinya juga sudah disiapkan.

Kemarin ribuan warga dari Kelurahan Cepu, Ngelo, dan Karangboyo turun ke jalan. Mereka berkumpul di pertigaan traffic light di Jalan Nasional pengubung Kecamatan Cepu dengan Blora.

Aksi itu merupakan tindak lanjut dari dialog pada Minggu (10/3), antara masyarakat dengan Pemkab Blora, BPN, dan pihak terkait lainnya. Dialog dari sore hingga malam itu tak menemui jalan tengah. Masyarakat yang sudah menempati lahan hasil tukar guling Pemkab Blora dengan Perhutani itu, menuntut dibuatkan SHM.

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Blora Purwadi Setiyono mengungkapkan, aksi itu memang tindak lanjut dari dialog yang dilaksanakan pada hari sebelumnya.

Disinggung soal tuntutan warga, Pemkab Blora akan membuat kebijakan untuk mereka agar diberi izin tinggal. Soal permintaan SHM, bukan hal mudah untuk menjadikan tanah hasil tukar guling dengan Perhutani diproses jadi SHM. ”Demikian tetap kami pikirkan dan menyiapkan regulasinya,” kata dia.

Muhammad Husein, salah satu tokoh agama di Wonorejo mengungkapkan, warga sudah berulang kali mengajukan pembuatan sertifikat. Namun, selalu ditolak oleh BPN Blora. Padahal, warga berpegangan pada Peraturan Pemerintah (PP) tahun 1997 nomor 24.

”Peraturan itu menyebutkan, seseorang yang mendiami wilayah selama 20 tahun dan tidak ada gugatan dari warga maupun adat, maka kita bisa melegitimasinya. Itu yang jadi pegangan kita,” jelasnya.

Harpono, koordinator aksi menambahkan, selama ini warga merasa diombang-ambingkan oleh pemerintah. Warga memang menuntut SHM atas tanah yang sudah ditempatinya selama puluhan tahun itu. ”Kami beri waktu satu pekan bagi Pemkab Blora untuk menerbitkan sertifikat tanah. Kalau tidak, kami lanjutkan aksi ke Jakarta,” ungkapnya.

(ks/sub/lid/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia