alexametrics
Selasa, 09 Mar 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Siltap Turun, Perbup Alokasi Dana Desa Bakal Direvisi

09 Maret 2019, 11: 05: 31 WIB | editor : Ali Mustofa

Siltap Turun, Perbup Alokasi Dana Desa Bakal Direvisi

KOTA - Peraturan Pemerintah (PP) RI yang di dalamnya mengatur kenaikan gaji perangkat desa telah turun. Menyusul turunnya PP tersebut, Perbup No. 65 Tahun 2018 tentang ADD (alokasi dana desa) pun segera direvisi.
Adapun PP yang dimaksud, yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Dalam PP tersebut diatur, penghasilan tetap (siltap) kepala desa serendah-rendahnya yakni sebesar Rp 2,4 juta, atau setara dengan 120 persen gaji PNS golongan IIa. Sementara, sekdes serendah-rendahnya akan bersiltap sebesar Rp 2.2 juta, sedangkan siltap perangkat desa minimal Rp 2 juta. 
Dalam PP yang diundangkan tanggal 28 Februari itu juga mengatur bahwa apabila ADD tidak mencukupi, pendanaan untuk siltap bisa bersumber dari anggaran lain di luar Dana Desa. 
Kepala Dinpermades Rembang Sulistiyono mengungkapkan, menyusul turunnya PP tersebut, perbup yang mengatur mengenai ADD pun akan segera direvisi. Sebab, siltap baru tersebut paling lambat harus berlaku pada Januari 2020. 
"PP sudah keluar. Jadi, dalam waktu dekat akan ada revisi perbup ADD No. 65 Tahun 2018.  Dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya Januari 2020," paparnya kemarin.
Adapun dalam PP tersebut, juga disebutkan bahwa anggaran untuk siltap kades, sekdes, perangkat serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) hanya diperbolehkan paling banyak sebesar 30 persen dari total APBDes. Sementara 70 persennya atau anggaran mayoritas diperintukkan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, serta penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Sementara itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz dalam salah satu forum belum lama ini mengungkapkan, kenaikan siltap bagi kades, sekdes dan perangkat paling cepat bisa dilaksanakan akhir tahun ini. Yakni menunggu dilaksanakannya APBD Perubahan yang biasanya dilakukan di tiga bulan terakhir tahun anggaran. 
"Peraturan pemerintah sudah turun tentang siltap. Kapan pelaksanannya? Menunggu aturan di bawahnya, sampai Perbup. Kalau berdasar APBD, ya nunggu di perubahan paling cepat," tutur Bupati.

(ks/ful/ali/top/JPR)

 TOP