Selasa, 23 Jul 2019
radarkudus
icon featured
Blora

Dinas PMD Bentuk Tim Sisir Proyek Bankeu 2018, Ini Tujuannya

08 Maret 2019, 09: 59: 02 WIB | editor : Ali Mustofa

BELUM KELAR: Jalan yang dikerjakan dari dana Bankeu 2018 yang masih dalam pengerjaan kemarin.

BELUM KELAR: Jalan yang dikerjakan dari dana Bankeu 2018 yang masih dalam pengerjaan kemarin. (SUBEKAN/RADAR KUDUS)

Share this      

BLORA – Persoalan dana Bantuan Keauangan (Bankeu) 2018 dari DPRD kepada desa terus melebar. Selain adanya dugaan pemotongan oleh oknum anggota DPRD, ada juga pekerjaan yang belum kelar dikerjakan. Bahkan, hingga kemarin ada desa yang pekerjaannya belum diselesaikan. Yaitu bankeu Rp 150 juta kepada Desa Ngraho, Kecamatan Kedungtuban.

Hal ini, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) belum lama ini. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Blora menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk terjun ke lapangan. Mereka berasal dari pegawai Dinas PMD.

Tujuannya, untuk monitoring dan evaluasi kegiatan bankeu di Kabupaten Blora dan dana desa 2018. Dinas juga meminta kepada desa untuk menyiapkan laporan keuangan dan lokasi fisik kegiatan yang dimaksud.

Selanjutnya, mengumpulkan tim pengelola kegiatan (TPK) dan bendahara desa. Juga menghadirkan kepala seksi (kasi) pembangunan kecamatan untuk bisa mendampingi tim kabupaten tersebut.

Tim sendiri ada tiga rombongan yang masing-masing beranggotakan lima orang. Mereka bergerak bersama-sama dan serentak. Meliputi Tim 1 yang terdiri dari lima petugas, Sri Widjanarsih, Amin Zaenudin, Suyono, Tricahyo, dan Desi. Mereka akan mengawal enam kecamatan. Masing-masing, Kecamatan Tunjungan, Banjarejo, Blora, Jepon, Bogorejo, dan Sambong.

Tim 2 juga terdiri dari lima orang. Yakni Gartini, Imam Raharjo, Subari, Rony, dan Devi. Mereka bertugas di lima kecamatan, Kecamatan Jiken, Japah, Todanan, Kunduran, dan Ngawen. Sementara Tim 3 yang beranggotakan lima personel (Budiman, Santoso, Puspo Kuncoro, Sutono, dan Prayogo Wahyudi) bergerak di lima kecamatan (Kecamatan Jati, Kradenan, Randublatung, Kedungtuban, dan Cepu).

Plt Kepala PMD Kabupaten Blora Purwadi Setiono kepada Jawa Pos Radar Kudus mengaku, pihaknya masih bekerja untuk menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah belum lama ini. ”Masih proses. Kalau sudah selesai kami kabari,” jelasnya. Mantan kepala Dinas Catatan Sipil ini, juga meminta agar tim yang sudah dibentuk untuk bisa bekerja terlebih dahulu.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Kudus, Rabu (6/3) lalu pihaknya juga mengumpulkan para kepala desa di ruang Asisten Pemerintahan. Ada juga pegawai Dinas PMD. ”Itu Rapat koordinasi,” ucapnya.

Sementara itu, informasi yang wartawan ini dapatkan, belum semua kepala desa yang mendapatkan dana Bankeu 2018 mengumpulkan SPj kegiatan. Bahkan, SPj yang sudah dikumpulkan di Dinas PMD masih tergeletak di samping kantor. Mungkin untuk didata. Apalagi saat ini ada desa yang pekerjaannya belum kelar.

Sebagaimana diketahui, BPK RI Perwakilan Jawa Tengah beberapa waktu lalu telah memeriksa 170 kepala desa dan ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Blora. Pemeriksaan dilaksanakan di lantai III Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPPKAD) Blora.

Dalam pemeriksaan tersebut, para kades diminta membawa softcopy foto-foto lengkap terkait pelaksanaan kegiatan bankeudes (infrastruktur). Bulan ini, BPK akan kembali datang untuk memeriksa.

Dugaan adanya pemotongan bankeu kepada desa oleh oknum anggota DPRD juga mendapat perhatian dari Ombudsman RI Jawa Tengah. Ombudsman meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora untuk segera turun ke lapangan. Namun kejari menunggu proses BPK selesai terlebih dahulu.

(ks/sub/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia