Selasa, 23 Jul 2019
radarkudus
icon featured
Blora

Parah, Proyek Bankeu 2018 Belum Kelar, Ini Salah Satu Penyebabnya

07 Maret 2019, 09: 43: 22 WIB | editor : Ali Mustofa

Parah, Proyek Bankeu 2018 Belum Kelar, Ini Salah Satu Penyebabnya

BLORA - Persoalan Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) 2018 dari DPRD Blora kepada desa bertambah. Selain adanya dugaan pemotongan oknum DPRD, ternyata beberapa pekerjaan proyek dana itu belum kelar dikerjakan. Di antaranya yang belum kelar Bankeu Rp 150 juta di Desa Ngraho, Kedungtuban, Blora.

Kepala BPPKAD Kabupaten Blora Maskur mengaku, anggaran 2018 pengerjaannya juga harus tahun itu. Tidak boleh melebihi tahun anggaran. “Aturan APBD kabupaten begitu. Pelaksanaan tahun 2018 diselesaikan tahun itu,” terangnya.

Untuk itu, ke depan, pihaknya akan mengkaji kembali terkait Bankeu. Apalagi yang di perubahan APBD. “Saya akan rubah untuk pencairan 2019. Bankeu akan kami batasi di bulan Oktober atau apa nanti. Ini masih kami kaji,” jelanya.

Dasiran, camat Kedungtuban, Blora mengakui hal itu. Alasannya belum kelarnya proyek benkeu pencairan dana terlambat. Yaitu pertengahan Desember 2018. Sehingga desa terkait bingung mengerjakannya.

“Ini sudah dikerjakan. Tapi belum selesai,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Kudus kemarin.

Dia menambahkan, pengerjaan proyek sebesar Rp 150 juta itu dilakukan sebelum ada pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Lantai III kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah(BPPKAD) Blora beberapa waktu lalu. “Sudah kami ingatkan sebelumnya. Semoga ini cepat selesai,” jelasnya.

Sumarji, kepala Desa Ngraho, Kecamatan Kedungtuban, membenarkan hal tersebut. Alasannya pencairan terlambat. Saat pesan barang material berupa paving di Jatim pengiriman juga terlambat. Sebab pemesanan banyak. “Januari pesan lagi. Februari akhir baru datang. Kami langsung mengerjakannya,” ucapnya kemarin.

Dia menambahkan, hingga kemarin pihaknya baru membuat SPJ proyek tersebut. Sehingga belum mengumpulkan di dinas terkait. Rencananya dibuat sesuai keadaan.”SPJ nya ya apa adanya. Sesuai kondisi saat ini,” tambahnya.

Sumarji mengaku, untuk panjang paving sekitar 170 meter dengan lebar sekitar 3 meteran. Meski kemarin belum kelar, dia yakin bisa rampung. “Ini masih menunggu material mas. Semoga cepat datang,” jelasnya.

Sementara itu, Irma Isdiana (mantan DPRD Blora) pemberi Bankeu 2018 mengaku kalau soal teknis pelaksanaan pekerjaan menjadi urusan desa.  Pihaknya juga sudah mengingatkan untuk segera dilaksanakan. “Kalau saya hanya mengusulkan anggaran Bankeu atas usulan warga saat saya reses di sana,” terangnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Blora Kunto Aji mengaku, untuk desa terkait harus mengerjakan sampai selesai sebagai bentuk pertanggungjawaban. Harus diselesaikan. “Kalau tidak bagaimana nanti, malah repot,” terangnya.

Diketahui bersama, BPK RI Perwakilan Jawa Tengah beberapa waktu lalu telah memeriksa ratusan kepala desa dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Blora. Pemeriksaan dilaksanakan di Lantai III kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPPKAD) Blora.

Dalam pemeriksaan tersebut para kades diminta membawa softcopy foto-foto lengkap terkait pelaksanaan kegiatan bankeudes (Infrastruktur). Selain membawa SPJ keuangan desa kalau sudah jadi. Selanjutnya Maret mendatang BPK akan kembali datang untuk kembali memeriksanya.

Dugaan adanya pemotongan Bankeu kepada desa oleh DPRD juga mendapat perhatian dari Ombudsman RI Jawa Tengah. Dia meminta kejaksaan untuk segera turun ke lapangan.

Sementara itu, untuk Kejaksaan Negeri Blora sendiri akan menunggu proses BPK selesai terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan lanjutan nanti, BPK akan memberikan rekomendasi. Selanjutnya diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikannya. Apabila rekomendasi itu tidak diindahkan atau diselesaikan, baru Kejaksaan Negeri akan turun. 

(ks/sub/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia