alexametrics
Selasa, 24 Nov 2020
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Duh, Baru Lima Lembaga yang Laporan Harta Kekayaan

26 Februari 2019, 14: 49: 41 WIB | editor : Ali Mustofa

Duh, Baru Lima Lembaga yang Laporan Harta Kekayaan

KOTA – Ketaatan pelaporan harta kekayaan Pemkab-DPRD Rembang dinilai rendah. Dari 47 wajib lapor di lingkup Pemkab Rembang, hanya 5 yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Sementara dari 45 wajib lapor pejabat DPRD Rembang belum satu pun yang melaporkan.

Kelima wajib lapor di lingkup Pemkab Rembang dan jajarannya yang sudah melaporkan yakni Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari 9 wajib lapor. Lalu Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR). Dari OPD-OPD tersebut, hanya BUMD yang memiliki 9 wajib lapor sesuai jumlah BUMD yang ada.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Rembang Suparmin menyatakan, rendahnya angka pelaporan harta kekayaan tersebut dikarenakan ada perbedaan persepsi versi pelapor dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hal itulah yang menjadi salah satu kendala.

”Ada perbedaan persepsi. Misalnya honor yang seperti apa, aset yang seperti apa yang harus didata. Kadang-kadang teman-teman bingung,” paparnya kemarin.

Suparmin menyebut, pihak Pemkab, dalam hal ini Sekda Rembang sudah sering memberikan himbauan kepada wajib lapor agar segera menginput harta kekayaan di web elhkpn.kpk.go.id. Namun, memang harus disiapkan segala sesuatunya.

Sebagaimana diketahui, batas pelaporan harta kekayaan bagi pejabat publik yakni hingga 31 Maret mendatang. Pelaporan harta kekayaan tersebut sebagai wujud transparansi dan keterbukaan pejabat. Sehingga, apabila masyarakat menilai ada ketidaksesuaian bisa langsung dilaporkan.

(ks/ful/ali/top/JPR)

 TOP