Kamis, 27 Jun 2019
radarkudus
icon featured
Pati

Ganggu Saluran Irigasi, Ratusan Bangunan Liar segera Ditertibkan

09 Februari 2019, 12: 15: 39 WIB | editor : Ali Mustofa

PELANGGARAN: Beberapa bangunan liar yang menempati sempadan saluran irigasi pangkalan di wilayah Kecamatan Juwana.

PELANGGARAN: Beberapa bangunan liar yang menempati sempadan saluran irigasi pangkalan di wilayah Kecamatan Juwana. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)

Share this      

JUWANA – Sebanyak 300 lebih bangunan liar yang menempati sempadan saluran irigasi Juwana diimbau untuk dibongkar. Bangunan liar tersebut dianggap mengganggu saluran irigasi. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati Ahmad Faisal melalui Kabid Sumberd Daya Air Sumarto.

Keberadaan bangunan liar di sempadan saluran irigasi pangkalan di wilayah Juwana, kata Sumarto, sangat mengganggu. Terutama mengganggu kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada ruas tersebut.

Hal itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015.  ”Ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irirgasi, mereka menempati sempadan itu juga liar tak berizin. Karena kalau izin pasti tidak kami perbolehkan karena memang tidak diperkenankan,” kata Sumarto kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Menurutnya , ada sekitar 300 lebih bangunan yang berdiri di sepanjang saluran irigasi tersebut. Bangunan-bangunan liar tersebut berada di sepanjang desa-desa di Juwana yang dilalui saluran irigasi tersebut. Mulai dari Desa Langgenharjo, Bakaran Kulon, Bakaran Wetan, Dukutalit, Growong Kidul, Growong Lor, Kebonsawahan, Kudukeras, dan Desa Bajomulyo.

”Pemerintah desa masing-masing telah kami surati. Ini sebagai sosialisasi awal. Nanti ada peringatan dan batas akhirnya April mendatang bangunan liar di sempadan tersebut harus dibongkar,” terangnya. Hal itu dilakukan memang untuk mengembalikan fungsi awal saluran tersebut, selain untuk memelihara aset, maupun sebagai penanggulangan banjir.

Kebanyakan, bangunan liar yang menempati sempadan saluran irigasi tersebut adalah bangunan untuk tempat usaha. Seperti bengkel ataupun warung makan. Warwi, salah satu pemilik bangunan liar tersebut mengaku akan manut saja dengan kebijakan dari pemerintah. ”Kami sudah mendapat sosialisasi mengenai kebijakan tersebut. Namun kami juga bingung mau mencari alternatif tempat dimana lagi. Sebab, di tempat yang selama ini sudah banyak langganannya,” kata pedagang warung makanan asal Desa Growong Lor ini.

Dirinya pun menginginkan, jika sempadan tak boleh ditempati bangunan, mungkin bisa dipersilahkan dengan lapak jualan yang bisa dibongkar pasang. Agar dirinya tetap bisa berjualan di tempat tersebut.

(ks/aua/him/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia