Selasa, 18 Jun 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Pasca Penertiban Gabungan, Tetap Ditemukan Truk Bawa Air Muria

09 Februari 2019, 09: 09: 39 WIB | editor : Ali Mustofa

TETAP ISI: Beberapa truk tangki tetap mengisi air pasca sidak gabungan Rabu (7/2).

TETAP ISI: Beberapa truk tangki tetap mengisi air pasca sidak gabungan Rabu (7/2). (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus secara tegas tidak lagi mengizinkan masyarakat untuk melakukan komersialisasi air Muria. Sejumlah oknum yang dinilai masih menjalankaan usaha tersebut, saat didatangi tim gabungan mengaku sudah tidak lagi menjalankaan usaha jual beli air Muria. Saat ditemui di lokasi usaha truk-truk tangki pun didapati kosong. Aktivitas pengisianpun tidak dijumpai.

Namun kemarin, puluhan truk terlihat masih mondar-mandir melaju. Di dalamnya terdapat muatan air. Tak tahu apa sebabnya saat hari penertiban Kamis (7/2) kesibukan itu tidak terlihat.

Sementara salah satu mantan pengusaha air secara gamblang menjelaskan jika usaha yang lama sudah tidak dijalankan. Kini ia menjalankan usaha yang sama dengan izin baru dari dinas PKPLH dan Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Surat tersebut masih terbilang baru. Sebab tandatangan yang terbubuh tertanggal 1 Februari 2017.

”Saya ada surat ini. Ini izin dari dinas,” kata Siswo Budi Utomo, salah satu pengusaha di Desa Kajar, Dawe.

Dari data yang ada saat ini masih ada 19 tempat usaha yang menjalankan usaha tersebut. Terdiri dari 11 titik di desa Kajar, 6 titik di Desa Colo. Sementara untuk Kecamatan Gebog ada 3 titik masing-masing 1 titik di Desa Rahtawu dan 2 titik di Desa Menawan.

Bupati Kudus Tamzil mengaku tidak mengizinkan mengkomersialisasi air Muria. ”Kalau pun mereka meminta izin kami juga tidak akan kasih,” katanya.

Terkait penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Satpol PP Provinsi Jateng, Satpol PP Kudus, Polres serta sejumlah instansi terkait dua hari lalu, ia mendukungnya.

Hal itu memang perlu dilakukan secara berkala, ini untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Terutama mereka yang terus nekat melakukan kegiatan pengomersialan air permukaan itu.

Tamzil menilai, kegiatan itu hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Dan justru malah merugikan masyarakat. Air yang diambil dengan kapasitas besar pasti akan berdampak dengan ketersediaan air permukaan yang seharusnya bisa dimanfaatkan masyarakat luas.

”Air di muria saat ini sudah tipis. Hutannya juga sudah gundul. Kami akan izinkan kalau mereka mau hutanisasi dulu,” katanya.

(ks/daf/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia