Minggu, 24 Feb 2019
radarkudus
icon featured
Politik

Keterbatasan Personel dalam Pengawasan Pemilu Jadi Kendala Bawaslu

06 Februari 2019, 13: 53: 07 WIB | editor : Ali Mustofa

MONITORING: Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (dua dari kanan) melakukan monitoring pelaksanaan rekruitmen pengawas TPS di kantor Bawaslu Rembang kemarin.

MONITORING: Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (dua dari kanan) melakukan monitoring pelaksanaan rekruitmen pengawas TPS di kantor Bawaslu Rembang kemarin. (BAWASLU FOR RADAR KUDUS)

KOTA – Anggota Bawaslu Provinsi Jateng, Sri Wahyu Ananingsih kemarin melakukan monitoring ke kantor Bawaslu Rembang. Agendanya berkaitan dengan rekruitmen pengawas TPS yang sedang dilakukan badan pengawas pemilu tingkat kabupaten. Dalam monitoring yang berlangsung selama enam jam itu, ada banyak hal yang disampaikan. Salah satunya keterbatasan personel.

Ketua Bawaslu Rembang, Totok Suparyanto menyatakan, hal yang disampaikan dalam monitoring tersebut, salah satunya adalah kendala mengenai terbatasnya SDM. Sebab, pada hari pemungutan suara nanti, butuh banyak personel di masing-masing TPS.

”SDM-nya kan berebut juga dengan KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara). Kalau tiap TPS ada 7, dikalikan 2.171 sesuai jumlah TPS kan besar sekali,” paparnya kemarin.

Apalagi, kata dia, persyaratan untuk menjadi personelnya, semisal minimal usia 25 tahun, tidak bisa ditawar sama sekali. Jumlah itu belum termasuk saksi dari masing-masing partai dan paslon capres. Sebagaimana diketahui, ada 14 partai politik di Rembang yang mengikuti Pemilu tahun ini.   

”Solusinya masih sebatas, yang penting masih dari Kabupaten Rembang, tetap bisa menjadi pengawas TPS atau saksi,” kata dia.

Totok menyatakan, dalam pemungutan suara pada hari penyelenggaraan nanti, yang paling krusial yakni pengawas TPS dan saksi. Harus konsentrasi tinggi. Yakni terkait dengan perhitungan suara, ketika surat suara dibuka untuk dilihat tempat coblosannya.

”Saat surat suara dijembreng (dibentangkan) itu yang butuh konsentrasi lebih,” tambah dia.

Sementara itu, mengenai laporan penertiban APK (alat peraga kampanye), pihaknya belum mendapat laporan dari masing-masing panwascam. Pihaknya pun masih menunggu laporan sebelum menyampaikannya ke publik.

Mengenai mekanisme penertiban, pihaknya memang berhati-hati. Apalagi, belum lama ini ada kasus seorang petugas yang sedang melakukan penertiban APK yang meninggal karena tersengat listrik.

”Resikonya tinggi. Kalau kesetrum dan jatuh, malah repot,” paparnya.

(ks/ful/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia