Jumat, 20 Sep 2019
radarkudus
icon featured
Jepara

Pejabat Tak Laporkan Harta Kekayaan, Dikenakan Sanksi Tegas

06 Februari 2019, 08: 48: 01 WIB | editor : Ali Mustofa

Pejabat Tak Laporkan Harta Kekayaan, Dikenakan Sanksi Tegas

JEPARA – Penyampaian Laporan Harta Kekayaaan Pejabat Negara (LHKPN) secara online tahun 2018 diberikan batas waktu hingga 31 Maret mendatang. Namun, ketertiban pejabat di Jepara masih minim. Terpantau hingga kemarin hanya ada satu pejabat eksekutif yang sudah menyelesaikan laporannya.

Pada akhir bulan lalu, anggota dewan yang wajib lapor tercatat 49 orang. Kemarin, sudah bertambah menjadi 50 wajib lapor. Jumlah ini sesuai dengan anggota legislatif di Taman Sari. Namun belum ada satu pun yang melaporkan kekayaan mereka.

Sedangkan pejabat eksekutif, pada akhir bulan terdapat 82 pejabat. Kemarin, sudah bertambah menjadi 85 wajib lapor. Kepatuhan pejabat eksekutif ini masih sama dengan data akhir bulan lalu. Hanya satu pejabat yang sudah melaporkan LHKPN. Karena ada penambahan wajib lapor persentase kepatuhan menjadi berkurang.

Hal ini berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Kudus pada laman resmi KPK elhkpn.kpk.go.id kemarin. Pejabat eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akhir bulan lalu pada angka 1,22 persen. Karena dari 82 pejabat yang wajib lapor hanya satu orang yang sudah melaporkan LHKPN 2018. Sisanya atau 81 di antaranya belum melaporkan. Kemarin persentasenya menjadi 0,74 persen. Karena dari 85 wajib lapor hanya satu yang sudah laporan. Batas akhir pelaporan hingga 31 Maret 2019 mendatang.

Dengan batasan waktu tersebut, diharapkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, segera mengirimkan berkas laporan harta kekayaan masing-masing. Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi berharap kepada para pejabat eksekutif, untuk segera melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Hal ini sebagai bentuk kewajiban mereka kepada negara.

”Diharapkan, para pejabat baik penyelenggara negara di lingkungan eksekutif maupun legislatif untuk dapat menyelesaikan pelaporan dan mengirimkan LHKPN ini,” harapnya.

Jika hal ini tidak diindahkan, tentu akan berikan sanksi tegas, termasuk penundaan intensif bagi mereka yang belum melaporkan harta kekayaannya. ”Sebagai kewajiban pejabat negara, saya mendorong kepada para pejabat eksekutif, untuk melaporkan harta kekayaannya secara rutin,” kata Andi.

Pelaporan harta kekayaan ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 5 ayat 2 dan 3.  Di mana mereka harus bersedia diperiksa dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat.

Hal ini penting, untuk menegakkan prinsip transparansi dan menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan cara tersebut, potensi kecurigaan publik pada penyelenggara negara dapat diminimalkan, karena data yang diberikan dapat diakses secara terbuka oleh semua orang.

Dikatakan, dulu pelaporan LHKPN ini menggunakan cara manual, namun untuk saat ini sudah menggunakan sistem digital. Ini tentu saja harus dipahami semua penyelenggara negara.

Saat dimintai keterangan, wabup mengakui masih minimnya kesadaran pejabat dalam melaporkan harta kekayaannya. Padahal LHKPN menjadi salah satu kewajiban para penyelenggara negara. Kewajiban ini tidak diimbangi dengan pelaporan. ”Pernah 2004 pelaporannya mencapai 100 persen. Tahun 2018 malah turun drastis,” ujarnya

(ks/war/lin/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia