Minggu, 24 Feb 2019
radarkudus
icon featured
Politik

Bawaslu: Banyak Parpol Tak Paham Pelaporan Dana Kampanye

21 Januari 2019, 12: 47: 45 WIB | editor : Ali Mustofa

SERAHKAN DATA: Bawaslu Rembang menyerahkan dokumen hasil klarifikasi kepada Bawaslu Jateng, Jumat.

SERAHKAN DATA: Bawaslu Rembang menyerahkan dokumen hasil klarifikasi kepada Bawaslu Jateng, Jumat. (DOK. BAWASLU FOR RADAR KUDUS)

KOTA – Bawaslu Rembang melaporkan hasil pencermatan dan klarifikasi terhadap LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) para peserta pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jateng. Menurut Bawaslu Rembang, ada banyak parpol yang pemahamannya mengenai LPSDK belum baik.

Totok Suparyono, Ketua Bawaslu Rembang menyebut, ada perbedaan pendapat antara pihaknya dengan KPU setempat. Hal itu jugalah yang membuat sejumlah parpol melaporkan LPSDK dengan nominal Rp 0.

”Pemahaman parpol harus dibetulkan. Kalau caleg menyumbang ke parpol juga harus dilaporkan,” kata dia kemarin.

Sementara, menurut pemahaman KPU, berdasarkan konfirmasi pihak Bawaslu, institusi penyelenggara pemilu itu menyatakan apabila uang sumbangan dari caleg dan langsung digunakan untuk kampanye pribadinya, maka tidak wajib dimasukkan ke RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye). Hal itulah yang membuat sejumlah parpol melaporkan LPSDK dengan nominal Rp 0.

Hal itu diamini Komisioner KPU Rembang, Zaenal Arifin saat dimintai konfirmasi kemarin. Dia mengungkapkan, caleg tidak harus mentransfer yang pribadinya ke RKDK. Tetapi melaporkan yang sudah digunakan untuk kampanye.

”Bisa jadi itu difasilitasi partai di tingkat provinsi maupun pusat. Sehingga caleg maupun parpol di kab/kota tidak melaporkannya,” kata dia.  

Sebagaimana diketahui, setidaknya ada enam peserta pemilu yang memiliki LPSDK sebesar Rp 0. Keenamnya adalah tim sukses capres-cawapres 01 dan 02, Gerindra, PSI, Perindo, dan PKPI. Padahal, kenyataan di lapangan, ada banyak APK (alat peraga kampanye) yang terpasang baik yang melanggar maupun yang tertib aturan.

Perwakilan dari masing-masing para peserta pemilu tersebut telah diklarifikasi dengan dipanggil ke kantor Bawaslu setempat beberapa waktu lalu.

Meski begitu, para peserta pemilu tersebut memang tak dikenakan sanksi apapun terkait dengan pelaporan LPSDK, sebagaimana arahan atau juga aturan KPU RI.

(ks/ful/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia