Minggu, 24 Mar 2019
radarkudus
icon featured
Pendidikan

Pemkab Kudus Beri Tunjangan Rp 1 Juta bagi Guru Non-PNS Tiap Bulan

10 Januari 2019, 23: 25: 23 WIB | editor : Ali Mustofa

NONTUNAI: Salah satu guru non-PNS menunjukkan ATM untuk mengambil tunjangan Rp 1 juta per bulan dari Pemkab Kudus.

NONTUNAI: Salah satu guru non-PNS menunjukkan ATM untuk mengambil tunjangan Rp 1 juta per bulan dari Pemkab Kudus. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

KUDUS - Peran guru sangat vital, guna mencetak generasi bangsa agar menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Khususnya, keberadaan guru non-pegawai negeri sipil (PNS) yang masih butuh perhatian. Sebab, pendapatan yang diperoleh sangat kecil.

Beruntung, guru non-PNS di Kudus diperhatikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dengan diberikan tunjangan Rp 1 juta tiap bulan. Tunjangan tersebut, diterima para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, madrasah diniyah (madin), taman pendidikan Alquran (TPQ), MI, MTs, dan MA dalam bentuk nontunai.

Bupati Kudus M Tamzil, menjelaskan, tunjangan kepada guru non-PNS ini, merupakan realisasi janji kampanye saat Pilkada 2018 lalu. Selain itu, pihaknya juga telah menetapkan sembilan program unggulan pasangan Tamzil-Hartopo (Top) sebagai rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kudus 2018 hingga 2023.

SEMRINGAH: Guru non-PNS menunjukkan buku rekening yang berisi tunjangan Rp 1 juta per bulan saat penyerahan simbolis di Pendapa Pemkab Kudus baru-baru ini.

SEMRINGAH: Guru non-PNS menunjukkan buku rekening yang berisi tunjangan Rp 1 juta per bulan saat penyerahan simbolis di Pendapa Pemkab Kudus baru-baru ini. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

”Ini adalah wujud perhatian kepada guru non-PNS. Juga sebagai bukti bahwa kami benar-benar mewujudkan janji kampanye saat pilkada. Termasuk sembilan program unggulan kami, telah masuk dalam rencana pembangunan Kudus,” ungkapnya.

Pemberian tunjangan kepada guru non-PNS, bagi Bupati Kudus M Tamzil merupakan hal yang penting dan menyentuh masyarakat bawah. Selain itu, guru non-PNS akan merasa mendapat pengakuan serta perlindungan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dapat lebih semangat.

”Tentu sangat menyentuh masyarakat. Mereka (guru non-PNS, Red) merasa dilindungi dan dapat pengakuan dari Pemkab Kudus. Harapannya mereka lebih semangat dalam mengajar,” terangnya.

Pihaknya juga mengapresiasi tim verifikator yang dalam waktu singkat dapat mendata guru non-PNS yang berjumlah hampir 12 ribu orang. Bupati Kudus M Tamzil juga menegaskan, bagi yang belum terdaftar untuk bersabar dan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2019.

”Saya apresiasi dalam waktu 100 hari, tim verifikator bisa mendata dengan baik. Meski saya juga meyakini masih ada kekurangan. Untuk guru yang belum terdaftar atau belum memenuhi syarat, datanya nanti akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2019,” tandasnya.

(ks/san/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia