Minggu, 17 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Dinilai Langgar UU, Pemkab Belum Terima Surat Gugatan Gedung Mapolres

17 Desember 2018, 21: 43: 02 WIB | editor : Ali Mustofa

MEGAH: Gedung Mapolres Kudus di Jalan Kudus-Pati, Desa Klaling, Jekulo, Kudus.

MEGAH: Gedung Mapolres Kudus di Jalan Kudus-Pati, Desa Klaling, Jekulo, Kudus. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

Share this      

KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus sampai saat ini mengaku belum menerima surat gugatan terkait pembangunan Mapolres Kudus. Diketahui sebelumnya, pembangunan gedung yang berdiri di atas tanah seluas 4.900 meter persegi itu dinilai melanggar undang-undang dan peraturan lain tentang lingkungan hidup. Pembangunan kantor itu kemudian dilaporkan ke Pengadilan Negeri dengan register perkara nomor 60/Pdt.G/2018/PN.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris belum bisa memberi keterangan banyak. Sebab, ia juga baru mengetahui adanya masalah tersebut melalui pemberitaan media beberapa waktu lalu.

”Sebab, kami juga belum menerima secara resmi surat gugatan tersebut. Jadi kami pun belum tahu persis yang digugatkan itu seperti apa,” katanya saat dikonfirmasi kemarin.

Terkait kasus ini, Pemkab Kudus tetap menanggapi dengan santai. Pihaknya tetap menghargai proses yang ada. Sam’ani menegaskan, pemberian hibah anggaran untuk pembangunan Gedung Mapolres yang terletak di Jalan Kudus - Pati turut Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kudus, itu untuk kepentingan umum.

”Pembangunan itu dalam rangka membantu peningkatan pelayanan dan ketertiban serta keamanan masyarakat Kudus. Jika memang ada laporan demikian, kami ya tunggu prosesnya. Biarkan prosesnya berjalan sesuai dengan aturan,” katanya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Djati Solechah mengungkapkan, selama ini pihaknya sudah berupaya untuk mengingatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar tertib aturan. Termasuk untuk mematuhi kewajiban menyelesaikan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan milik pemerintah.

”Kami sudah sampaikan ke semua OPD melalui surat edaran bupati yang ditandatangani  Sekda Tahun 2017 yang saat itu masih dijabat Pak Noor Yasin. Meskipun begitu, pihaknya mengaku sering dilema ketika harus menertibkan IMB masyarakat. Sebab, sering kali terbentur ketika bagaimana kalau bangunan tersebut milik pemerintah,” katanya.

Diketahui gugatan perdata tersebut dilayangkan kepada bupati Kudus, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, kapolres Kudus, kepala Dinas PUPR, dan kepala Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Mereka diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan terkait penggunaan APBD Kabupaten Kudus yang diduga merugikan keuangan negara.

Sementara di kompleks gedung Mapolres Kudus ada beberapa bangunan yang melengkapinya. Di antaranya gedung Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Prototipe Satlantas yang pembangunannya dibiayai anggaran Dipa Mabes Polri. Di sisi depan bagian barat juga ada  masjid yang dibangun dengan pembiayaan dari sumbangan pihak ketiga.

(ks/daf/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia