Minggu, 17 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Gara-gara Kas Daerah Kritis, Wabup Minta Eks Mobdin Dilelang

15 Desember 2018, 09: 05: 45 WIB | editor : Ali Mustofa

TAK TERAWAT: Wabup Kudus Hartopo (kiri) meninjau kondisi eks mobdin yang belum laku di parkir kompleks Pendapa Bupati Kudus kemarin.

TAK TERAWAT: Wabup Kudus Hartopo (kiri) meninjau kondisi eks mobdin yang belum laku di parkir kompleks Pendapa Bupati Kudus kemarin. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

Share this      

KUDUS – Wakil Bupati Kudus Hartopo menyebut, saat ini kas daerah kritis. Banyak agenda yang ditunda, bahkan dibatalkan karena tak ada anggaran. Oleh karena itu, dia meminta agar eks mobil dinas (mobdin) yang sudah tidak terpakai itu untuk segera dilelang. Hal ini sebagai upaya untuk menambah jumlah kas daerah.

”Hari ini mestinya saya ada agenda ke Bandung. Tapi tidak bisa berangkat, karena tidak ada anggaran,” kata Hartopo saat mengecek kondisi mobdin di parkiran kompleks Pendapa Bupati Kudus kemarin.

K2 itu menilai, harga kendaraan-kendaraan tersebut, semakin lama pasti akan menyusut. Maka dari itu, dia meminta institusi yang bersangkutan dalam hal ini Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus untuk sesegera mungkin melakukan lelang.

Hal ini sebagai upaya untuk menghindari penyusutan harga yang lebih banyak. ”Kalau tidak kunjung laku, saya khawatir nanti akan terus terjadi penyusutan drastis,” imbuhnya.

Dalam melakukan cek kendaraan dinas di parkir kompleks pendapa, Hartopo tak sendirian. Saat itu, dia ia sedang menemani Mahmudi, 55, salah satu pemilik showroom di Kudus. Rupanya Mahmudi tertarik dengan mobil-mobil dinas yang akan dilelang itu.

”Kemarin saya dikasih tahu, katanya ada mobil dinas yang mau dilelang. Saya kemudian menghubungi Pak Hartopo. Dan hari ini (kemarin, Red) ditemani untuk melihat kondisi mobil,” kata Mahmudi.

Meski sempat tertarik, namun dalam kesempatan itu Mahmudi belum bisa mengambil keputusan. Apakah jadi membeli atau tidak. Sebab, ia belum mengetahui kondisi detail satu-per satu mobdin itu. Selain itu, harga lelang yang ditawarkan juga belum diketahuinya.

”Mungkin nanti kalau harganya cocok dengan kondisi mobilnya bisa saja saya ambil. Tapi sekarang saya baru lihat-lihat dulu,” tuturnya.

Sementara Kepala BPPKAD Kudus Eko Djumartono yang juga berada di lokasi membenarkan jika memang kondisi kas daerah sedang kritis. Terkait lelang, ia mengatakan, kendaraan dinas tersebut memang rencananya akan segera dilelang. ”Dalam waktu dekat memang akan segera dilelang,” katanya.

Sebelumnya, mobdin tersebut sudah pernah dilelang pada pertengahan Oktober 2017. Namun karena harga yang terlalu tinggi, akhirnya harga lelang tersebut dikaji ulang. Dalam proses lelang itu, kendaraan dinas itu dijual dengan sistem paket. Dengan harga total Rp 1,58 miliar. Namun, belum ada pembeli yang kepincut. Kemudian nilai lelang diturunkan menjadi Rp 1,2 miliar. Tapi juga tetap belum laku.

Mobdin tersebut terdiri dari 19 unit mobil dan satu unit sepeda motor. Mobdin tersebut terdiri dari beberapa merek. Di antaranya Toyota Altis, Honda Civic, Toyota Avanza, Nissan X-Trail, dan Fortuner, dan Toyota Kijang.

Namun, saat ini Eko menyebut ada tujuh kendaraan dinas yang sudah dipinjampakaikan. Tercatat ada enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan pinjam pakai. Kendaran dinas yang dipinjampakaikan, yakni Fortuner dan Kijang LGX untuk Satnarkoba dan Satrekrim Polres Kudus. Kijang Grand Lux untuk Bawaslu, Avanza untuk Dinas Perhubungan, dan Mini Bus untuk Kesbangpol. Dua Kijang LGX masing-masing dipinjam pakai Kemenag untuk NU dan Dinsos untuk JPPA,” imbuhnya.

(ks/daf/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia