Senin, 24 Sep 2018
radarkudus
icon featured
Politik

Rasionalisasi Dianggap Tak Rasional, Dewan Protes

Rabu, 25 Jul 2018 07:15 | editor : Panji Atmoko

BAHAS KUA-PPAS: Pimpinan rapat mendengarkan penyampaian Rancangan KUA-PPAS dari eksekutif kemarin.

BAHAS KUA-PPAS: Pimpinan rapat mendengarkan penyampaian Rancangan KUA-PPAS dari eksekutif kemarin. (FEMI NOVIYANTI/RADAR KUDUS)

JEPARA - Penyampaian Rancangan KUA-PPAS oleh eksekutif kepada DPRD diwarnai ketegangan. Lantaran banyaknya pokok pikiran dewan yang tidak masuk dalam rancangan tersebut.

Usai Sekda Jepara Sholih membacakan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019,  banyak anggota dewan yang menyampaikan pandangan umumnya. Salah satunya dari Fraksi Golkar, Japar.

Dia mengatakan, sebelumnya ada kesepakatan antara pimpinan dewan dan eksekutif jika tahun ini dana aspirasi untuk anggota dewan mencapai Rp 1,5 miliar. Namun, dalam Rancangan KUA PPAS banyak pokok pikiran yang tidak dimasukkan. Sehingga nilai dana aspirasi anggota dewan yang seharusnya bisa disalurkan pada masyarakat jauh berkurang.

“Ini rasionalisasi yang tidak rasional. Masa ada anggaran yang awalnya Rp 200 juta menjadi Rp 25 juta,” katanya.

Japar mengaku kecewa. Sebab, sebelumnya para anggota dewan berupaya menaati aturan. Pada awal Februari lalu, semua anggota dewan sudah melaksanakan reses. Hasilnya dituangkan melalui rapat paripurna. ”Kami sudah gelar komunikasi publik dengan masyarakat, namun akhirnya malah seperti ini,” tuturnya.

Dia juga menyinggung tidak adanya pemerataan. ”Ada satu anggota dewan yang satu desa untuk RTLH saja mencapai Rp 1,5 miliar. Tapi teman-teman dewan yang lain pokok pikirannya ada yang sama sekali tidak masuk. Ini kan tidak adil,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Ades, Muslih. Dia menyatakan, eksekutif dinilai tidak bisa memenuhi komitmen awal. ”Kalau APBD mau lancar dan tepat waktu eksekutif dan dewan seharusnya bisa berjalan bersama. Apa yang telah disepakati jangan sampai diingkari,” katanya.

Muslih melanjutkan, Maret lalu anggota dewan menyampaikan proposal sesuai aturan. ”Kenapa ada yang sama sekali tidak masuk. Ada yang masuk hanya sedikit,” ungkapnya.

Anggota dewan dari Fraksi Gerindra, Ali Ronzi menyebut semua aspirasi harusnya dimasukkan. ”Kuota dipenuhi dan nominal diisi. Kalau dipaksakan seperti ini akan ada permasalahan di antara kita. Kalau tidak dijawab iya dan tidak sekarang, saya yakin ada permasalahan nantinya,” ujarnya.

Anggota dewan lainnya, Arofiq berkali-kali menegaskan agar eksekutif tidak ingkar janji. ”Mohon untuk tidak mengajak orang ingkar janji,” tuturnya.

Selama lebih dari satu jam para anggota dewan tersebut mengungkapkan kekecewaannya karena pokok pikiran yang sebelumnya sudah diserap dari kegiatan-kegiatan reses, tidak diakomodasi. Ada yang mengancam tidak akan mau melakukan pembahasan dan rapat paripurna jika pokok pikiran mereka diabaikan.

Sekda Jepara Sholih menyampaikan, ada anggota dewan yang merasa sudah menyampaikan usulan namun belum masuk, pihaknya meminta maaf. ”Mungkin masih ada yang terlewat. Masih ada kesempatan nanti saat ada pembahasan di badan anggaran bisa disusulkan,” katanya.

Dia berkomitmen untuk segera menuntaskan persoalan tersebut. ”Silakan yang belum masuk disusulkan. Setelahnya akan segera kami bahas,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Junarso menambahkan, hal-hal yang belum masuk dalam Rancangan KUA-PPAS akan ditambahkan saat pembahasan di badan anggaran. Dengan begitu, semua pokok pikiran dari anggota dewan bisa terakomodasi. ”Bisa dicatat melalui fraksi dan diselesaikan hari ini (kemarin, Red),” paparnya. 

(ks/emy/ris/aji/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia