Sabtu, 17 Nov 2018
radarkudus
icon featured
Politik

Kades Ikut Nyaleg Harus Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Sabtu, 21 Jul 2018 09:31 | editor : Ali Mustofa

TURUN LANGSUNG: Ketua DPC Partai Nasdem Rembang Bayu Andriyanto (kanan) berkoordinasi dengan Komisioner KPU M. Salam di sela penyerahan berkas bacaleg.

TURUN LANGSUNG: Ketua DPC Partai Nasdem Rembang Bayu Andriyanto (kanan) berkoordinasi dengan Komisioner KPU M. Salam di sela penyerahan berkas bacaleg. (KHOLID HAZMI/RADAR KUDUS)

REMBANG Dua kepala desa (kades) di Kecamatan Pamotan maju sebagai bakal calon anggota DPRD Rembang. Keduanya dari Kecamatan Pamotan. Yakni, Kades Pamotan Abdul Ro’uf dan Kades Sumberjo Purwanto.

Kasubbag Penataan Pemerintahan Desa, Bagian Tapem Setda Rembang Gunari menjelaskan, dua kades tersebut mengajukan surat pengunduran diri. Saat ini surat tersebut masih diproses.

Sehingga, Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari bupati belum turun. Meski demikian, pihaknya meminta agar kekosongan jabatan yang ditinggalkan segera diisi oleh pejabat sementara.

”Permohonan pengunduran diri dua kades baru naik. Kami sudah meminta kecamatan untuk segera mengisi. Karena kalau ada yang mundur kan harus segera dicarikan pengganti sementara,” jelasnya.

Untuk perangkat desa yang mengundurkan diri untuk nyaleg, bukan langsung menjadi kewenangan pihaknya. Pengunduran diri perangkat desa diajukan kepada kepala desa masing-masing.

Meskipun demikian, pihaknya tetap mendapat tembusan jika ada perangkat yang mengundurkan diri karena nyaleg. ”Kalau ada, harusnya kami juga dapat tembusan. Sampai sekarang belum ada,” imbuhnya.

Purwanto juga membenarkan jika SK pemberhentian dirinya belum turun. Ketika menyerahkan berkas pendaftaran bakal caleg ke KPU, dia melampirkan surat pengunduran diri dengan tanda tangan ketua BPD.

Masa jabatan Purwanto sebagai kades Sumberjo berakhir tahun depan. Dia memilih berhenti lebih cepat agar bisa nyaleg. Purwanto maju sebagai caleg lewat Partai Nasdem. ”Saya lewat Nasdem di Dapil 7. Wilayahnya di Kecamatan Pamotan dan Sale. Ada dorongan dari teman-teman agar ada perwakilan kades yang ikut nyaleg,” ungkapnya.

Sedangkan Abdul Rouf sendiri maju lewat PPP. Dia akan head to head langsung dengan Purwanto. Karena berada di dapil yang sama. Yakni, di Kecamatan Pamotan dan Sale.

Dua kades di Kabupaten Blora juga nyaleg. Namun hingga kemarin, keduanya belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai kades. Yaitu, Slamet Santoso, kades Buloh, Kecamatan Kunduran dan Mulyadi, kades Botoreco, Kecamatan Kunduran.

Kabag Pemdes Warsito mengaku, belum ada surat pengunduran diri dari kedua kades tersebut. Bahkan, pihaknya tidak tahu menahu kalau ada dua kades aktif yang mencalonkan diri. “Belum ada. Saya belum menerima,” terangnya kemarin.

Hingga kemarin baru ada satu kades yang secara resmi mengajukan pengunduran diri. Yaitu, kades Bogorejo, Kecamatan Bogorejo, Blora. Untuk Pj atau pengganti sudah ditunjuk. “Baru Desa Bogorejo, Kecamatan Bogorejo yang mengajukan,” terangnya.

Dia mengimbau, kedua kades untuk segera mengajukan surat pengunduran diri. “Harus segera mengundurkan diri karena aturannya seperti itu. Kepala desa tidak boleh menjadi anggota partai politik. Untuk itu, harus mundur. Apalagi mereka akan habis masa kerja hingga Oktober 2019 mendatang,” terangnya.

Apabila tidak ada pengajuan atau permohonan kepada bupati, pihaknya tidak bisa memprosesnya. “Jadi kami tunggu surat permohonan dari yang bersangkutan,” jelasnya.

Berbeda dengan Camat Kunduran, Suherman. Dia mengaku, keduanya sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati Blora Djoko Nugroho sebelum pengajuan menjadi bacaleg kemarin. ”Itu sebagai yarat untuk nyalon,” terangnya.

Komisioner KPU Muhamamd Hamdun mengaku, dari 489 bakal calon anggota DPRD yang mendaftar kemarin, ada beberapa yang berstatus PNS, kades, mantan kades, dan mantan narapidana kasus korupsi. “Untuk namanya tidak hafal semua. Ini masih penelitian berkas administrasi,” terangnya.

Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon akan disampaikan kepada pimpinan parpol dengan batas akhir 21 Juli 2018 mendatang. Terhadap persyaratan bakal calon yang belum memenuhi syarat diberikan kesempatan memperbaiki dan/atau melengkapi pada 22–31 Juli.

(ks/ris/sub/lid/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia