Kamis, 30 Jan 2020
radarkudus
icon featured
Kudus

Gara-gara Ini Surat Pendasaran Pedagang Pasar Kliwon Belum Rampung

29 Mei 2018, 14: 19: 32 WIB | editor : Ali Mustofa

TANDA TANGAN: Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti menandatangani surat pendasaran para pedagang Pasar Kliwon di ruang kerjanya kemarin.

TANDA TANGAN: Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti menandatangani surat pendasaran para pedagang Pasar Kliwon di ruang kerjanya kemarin. (INDAH SUSANTI/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA – Proses pembuatan surat pendasaran pedagang Pasar Kliwon masih berlangsung. Dari target 3.000 pedagang, baru 900-an surat yang sudah dibagikan. Namun ada peringatan dari Dinas Perdagangan, pedagang yang belum mengurus perjanjian sewa kios atau lapak los, akan ditempeli stiker.

Seperti diketahui, para pedagang di Pasar Kliwon sempat bermasalah dengan kepemilikan kios dan losnya. Sebelumnya, para pedagang memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang masa berlakunya habis hingga 2026. Namun, ternyata ada kesalahan administrasi. Dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengembalikan sesuai perjanjian awal antara PT Karsa Bayu Bangun Perkasa dengan Pemkab Kudus. Di mana masa berlaku HGB selama 20 tahun dan berakhirpada 27 Juni 2016, bukan 2026.

Dari Pemkab Kudus pun akhir 2016 menyosialisasikan sistem perjanjian sewa baru kepada pedagang. Sebab, sejak 27 Juni 2016 bangunan tersebut sudah menjadi milik pemkab, karena masa berlaku HGB-nya sudah habis. Sejak 2016 hingga sekarang, para pedagang pun dalam proses untuk perjanjian sewa baru. Termasuk mendapatkan surat pendasaran baru dari Dinas Perdagangan.

Kepala Dinas Perdagangan Sudiharti mengatakan, setiap hari pihaknya sudah mencetak surat pendasaran. Tapi masih banyak pedagang yang belum mengurus perjanjian sewa. ”Petugas Pasar Kliwon sudah memberikan informasi kepada pedagang yang belum menandatangani surat perjanjian sewa untuk mengurusnya,” terangnya.

Dia menambahkan, proses surat pendasaran tidak perlu menunggu lama. Hanya, untuk pengambilan surat tersebut setelah pembayaran sewa.

Sebenarnya, pengurusan perjanjian sewa mudah. Pedagang tinggal datang ke kantor dan bisa langsung dilayani. Namun, sampai sekarang baru 900-an yang sudah mendapatkan surat pendasaran, sehingga dibutuhkan keaktivan petugas pasar.

”Setelah di Pasar Kliwon selesai, sasaran selanjutnya untuk perjanjian sewa di Pasar Bitingan. Nantinya, seluruh pasar di Kudus menjadi sewa semua dan prosesnya sama seperti di Pasar Kliwon,” ungkapnya.

Pedagang yang sudah mendapatkan surat pendasaran juga mendapatkan kartu fisik e-retribusi. Meski, belum dilaksanakan kartu tersebut sebagian sudah dibagikan.

Sudiharti menambahkan, untuk realisasi pelaksanaan masih tidak jelas karena ada pedagang yang belum dapat. ”Butuh operator guna menjalankan sistem kartu e-retribusi. Setidaknya tenaga operator yang mampu menguasai bidang IT. Tugasnya, harus mengawasi pedagang yang belum membayar retribusi dari data yang sudah ada,” ungkapnya.

(ks/san/lil/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia