Rabu, 13 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Pati

Berkas Parpol Diragukan, KPU Gandeng Disdukcapil

25 Oktober 2017, 08: 42: 06 WIB | editor : Ali Mustofa

DIBERI KESEPAHAMAN: KPU Pati memberikan sosialisai penelitian administrasi salinan bukti keanggotaan parpol kemarin.

DIBERI KESEPAHAMAN: KPU Pati memberikan sosialisai penelitian administrasi salinan bukti keanggotaan parpol kemarin. (SRI PUTJIWATI/RADAR KUDUS)

Share this      

  KOTA – Proses penelitian administrasi partai politik (parpol) yang telah menyerahkan dokumen administrasi keanggotaan parpol ke KPU Pati kini tengah diteliti sejak 17 Oktober hingga 15 November mendatang. Sejauh ini, ada banyak dokumen tak sesuai. Untuk itu KPU Pati menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pati.

Komisioner KPU Pati Supriyanto menuturkan, sudah mengundang 16 parpol yang telah menyerahkan dokumen persyaratan ke KPU beberapa waktu lalu. Kegiatan itu untuk menginformasikan kepada parpol tentang proses penelitian administrasi yang sudah berjalan sejak 17 Oktober hingga 15 November mendatang.

“Sejauh yang sudah diteliti KPU, hasilnya disampaikan semua parpol supaya ada kesepahaman antara KPU dan parpol bersangkutan, terkait apa dan bagaimana proses penelitian administrasi yang telah dilakukan KPU Pati sebagai penyelenggara,” ucapnya pada acara sosialisasi penelitian administrasi salinan bukti keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2019 kemarin siang.

Supri menambahkan, pada proses penelitian administrasi parpol ini ada beberapa yang datanya tidak sesuai. Salah satunya ada data keanggotaan yang belum menggunakan KTP elektronik, ada surat keterangan (suket) E-KTP yang tidak standar, dokumen tak terbaca, dan lainnya.

Bahkan, ada satu foto digunakan untuk beberapa KTP berbeda-beda. Sehingga semua dokumen itu harus diteliti keabsahannya karena diragukan keasliannya. Untuk meneliti keaslian dokumen, pihaknya telah menggandeng Disdukcapil Pati untuk bersama-sama meneliti dokumen parpol.

Setelah proses penelitian berkas administrasi parpol, selanjutnya pada 18 November hingga 1 Desember sudah memasuki tahapan untuk memperbaiki dokumen yang kurang. KPU memberikan kesempatan kepada parpol untuk memperbaiki dokumen administrasi parpol. Selain data yang diperbaiki, parpol juga harus melengkapi persyaratan yang kurang.

“Misalnya saja ada parpol yang jumlah dukungannya kurang seribu dukungan, mereka diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Kemudian setelah itu akan dilaksanakan sosialiasi yang sama sebelum memasuki tahap verifikasi faktual yang rencananya dilakukan Desember mendatang untuk menyelaraskan kesepahaman antara KPU dan parpol,” lanjutnya.

(ks/put/him/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia