Selasa, 23 Jul 2019
radarkudus
icon featured
Grobogan

Empat Raperda Disetujui Masuk Perubahan 2017

12 September 2017, 11: 50: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

DISETUJUI:  Bupati Grobogan Sri Sumarni (kiri) bersama Ketua DPRD Agus Siswanto menyetujui empat raperda masuk perubahan pembentukan perda 2017.

DISETUJUI: Bupati Grobogan Sri Sumarni (kiri) bersama Ketua DPRD Agus Siswanto menyetujui empat raperda masuk perubahan pembentukan perda 2017. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Share this      

GROBOGAN - Badan Pembentuk Perda DPRD Grobogan menyetujui empat raperda dimasukan menjadi usulan perubahan program pembentukan Perda 2017. Persetujuan secara simbolis ditandatangani Bupati Grobogan Sri Sumarni dan Ketua DPRD Agus Siswanto serta para pimpinan dewan lainnya dalam sidang paripurna kemarin (11/9).

Persetujuan itu terkait Raperda tentang Perubahan Atas Perda Grobogan  Nomor 6 tahun 2016 tentang Kepala Desa, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Raperda Pencabutan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan Perubahan Ketiga Atas Perda Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Juru bicara Pembentukan Perda Riyadi mengatakan, menyetujui empat raperda masuk perubahan 2017. Pihaknua juga menyetujui dan menyepakati persetujuan atas perubahan program Perda 2017. Hal itu sesuai keputusan DPRD Grobogan Nomor 188/45 Tahun 2016 tentang Persetujuan Program Pembentukan Perda Grobogan 2017 dimintakan persetujuan sidang paripurna.

”Tahun 2017 ini ada Raperda yang tidak dapat diajukan dan dibahas. Yaitu, raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dan diusulkan masuk pembentukan Perda 2018 mendatang,” kata politisi dari Gerindra.

Selain itu, Badan Pembentukan Perda menyepakati usulan delapan raperda menjadi program 2018. Di antaranya Raperda Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Grobogan; Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031 dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2019.

Kemudian, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017; Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018; Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019; dan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Dari kedelapan raperda tersebut, dua diantaranya merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Grobogan dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, semua telah mencurahkan perhatian dan kerja samanya dalam menelaah dan mengkaji setiap usulan program pembentukan perda yang diajukan. Sehingga dapat disetujui bersama. ”Dengan adanya tambahan empat raperda perubahan, program pembentukan peraturan daerah 2017 yang semula berisikan 14 raperda menjadi 17 raperda,” kata bupati.

(ks/mun/ris/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia