Sabtu, 21 Jul 2018
radarkudus
icon featured
Politik

Waduh, Tak Miliki E-KTP, 19.767 Pemilih Berpotensi Kehilangan Suara

Rabu, 28 Mar 2018 10:46 | editor : Ali Mustofa

CEK: Komisioner KPU Jepara, Muntoko saat melakukan monitoring uji publik di Desa Bantrung, Kecamatan Batelait kemarin.

CEK: Komisioner KPU Jepara, Muntoko saat melakukan monitoring uji publik di Desa Bantrung, Kecamatan Batelait kemarin. (M. KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS)

BATEALIT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara melaksanakan uji publik serentak daftar pemilih sementara (DPS) Pilgub Jateng kemarin. Jumlah pemilih dalam DPS yang diuji publik mencapai 856.538 orang. Namun19.767 di antaranya masuk dalam daftar yang belum dipastikan memiliki E-KTP.

Komisioner KPU Jepara, Muntoko, menyampaikan awalnya jumlah pemilih potensial non E-KTP berjumlah 24.594. Data tersebut diperoleh ketika pemutakhiran daftar pemilih. Pihaknya menindaklanjuti dengan menyerahkan data pemilih tersebut unutk diverifikasi Disdukcapil Jepara. Setelah dicek di data kependudukan 4.827 terekam, 18.522 di database belum terekam, 1.237 tidak ada di database. Sehingga jika digabung ada sebanyak 19.767 orang yang masih masuk di formulir daftar pemilih potensial non E-KTP.

Daftar tersebut merupakan hasil verifikasi per 10 Maret lalu. Pihaknya akan menyampaikan daftar terbaru yang akan disampaikan menjelang penetapan daftar pemilih tetap pada 13-19 April mendatang. 

“Melalui pelaksanaan uji publik ini kami harap partisipasi warga agar mencermati DPS. Bagi yang belum memiliki E-KTP untuk segera melakukan perekaman. Jika daftar yang ada tidak masuk dalam database Disdukcapil terpaksa akan kami coret, ” ujarnya.

Dari hasil uji publik yang digelar di sejumlah desa di Kabupaten Jepara, hasilnya, warga mulai melaporkan masalah daftar pemilih yang tercantum dalam DPS. DPS secara terbuka disampaikan kepada masyarakat agar dapat dicermati. Kemudian masyarakat memberikan tanggapan apabila ditemukan ketidaksesuaian data pemilih di DPS.

Di Desa Bantrung, Batealit, terdapat sepuluh tempat pemungutan suara (TPS). Hasil uji publik hari pertama didapati satu pemilih yang tertera di DPS tidak sesuai. Adapula warga yang sudah meninggal masih tercatat sebagai pemilih. “Itu bisa saja terjadi karena data kependudukan sangat dinamis,” kata Muntoko.

Salah satu warga, Rohmi, mengungkapkan, nama yang tecatat dalam DPS berbeda dengan identitas aslinya sesuai E-KTP. “Di dalam DPS tertera huruf D. Yang benar huruf O. Kalau tidak sesuai nanti malah saya tidak bisa memilih karena beda dengan E KTP,” tuturnya.

(ks/war/zen/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia