alexametrics
29.2 C
Kudus
Monday, May 23, 2022

Kode Etik PNS dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru

SUMBER daya manusia merupakan kunci utama dalam pencapaian tujuan di suatu organisasi. Sumberdaya yang berkualitas adalah sumberdaya yang memiliki ketrampilan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi. Suatu lembaga atau instansi memerlukan pegawai yang memiliki sikap kepribadian kuat, disiplin, dan memiliki kecakapan dalam mengambil keputusan. Penerapan kedisiplinan bertujuan agar dapat meningkatkan prestasi kerja para pegawai di lembaga atau di sebuah instansi. Akan tetapi, semua ini tidak lepas dari peran seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu memberikan kekuatan aspirasional, kekuatan motivasi, kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi anggota untuk mengubah sikap sesuai dengan harapan pemimpin.

Dalam suatu jabatan atau profesi sering kita temukan istilah kode etik. Kode etik berperan sebagai kontrol dari semua aktivitas profesi. Kode etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Blora menerbitkan Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, salah satu dasar pertimbangan peraturan ini adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora agar menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik Pegawai Negeri Sipil khususnya tenaga kependidikan/guru memuat peraturan yang mengatur aktivitas profesionalisme guru di sekolah, sehingga diharapkan guru dalam menjalankan profesinya mempunyai arah dan tanggungjawab bukan hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja. Keberhasilan pendidikan dapat diukur dengan penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Guru professional harus memiliki kompetensi dalam kegiatan belajar mengajar, menguasai media pembelajaran, mampu mengevaluasi hasil belajar siswa, serta mampu memotivasi siswa dalam belajar (Akhmad Zacky, 2016).

Baca Juga :  Internet sebagai Ladang Amal Jariyah dan Dosa Jariyah

Kode Etik disebut pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam BAB II Pasal 2 disebutkan, Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan PNS dalam melaksanakan tugasnya serta dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan di dalam Pasal 3, Peraturan Bupati Blora ini bertujuan untuk: Pertama, mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas. Ketiga, hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara. Keempat, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Kelima, meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang professional serta Keenam, meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil.


Dalam pengembangan kode etik selanjutnya, guna untuk meningkatkan profesionalisme guru, seharusnya guru mengikuti seminar, pelatihan dan workshop,  sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme kepala sekolah hendaknya meningkatkan kedisiplinan dan pengawasan serta melaksanakan rapat intern di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Pengembangan ini berupaya agar kode etik yang sudah ada lebih substansial dan aplikatif. (*)

SUMBER daya manusia merupakan kunci utama dalam pencapaian tujuan di suatu organisasi. Sumberdaya yang berkualitas adalah sumberdaya yang memiliki ketrampilan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi. Suatu lembaga atau instansi memerlukan pegawai yang memiliki sikap kepribadian kuat, disiplin, dan memiliki kecakapan dalam mengambil keputusan. Penerapan kedisiplinan bertujuan agar dapat meningkatkan prestasi kerja para pegawai di lembaga atau di sebuah instansi. Akan tetapi, semua ini tidak lepas dari peran seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu memberikan kekuatan aspirasional, kekuatan motivasi, kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi anggota untuk mengubah sikap sesuai dengan harapan pemimpin.

Dalam suatu jabatan atau profesi sering kita temukan istilah kode etik. Kode etik berperan sebagai kontrol dari semua aktivitas profesi. Kode etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Blora menerbitkan Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, salah satu dasar pertimbangan peraturan ini adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora agar menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik Pegawai Negeri Sipil khususnya tenaga kependidikan/guru memuat peraturan yang mengatur aktivitas profesionalisme guru di sekolah, sehingga diharapkan guru dalam menjalankan profesinya mempunyai arah dan tanggungjawab bukan hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja. Keberhasilan pendidikan dapat diukur dengan penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Guru professional harus memiliki kompetensi dalam kegiatan belajar mengajar, menguasai media pembelajaran, mampu mengevaluasi hasil belajar siswa, serta mampu memotivasi siswa dalam belajar (Akhmad Zacky, 2016).

Baca Juga :  Terkikisnya Karakter Peserta Didik Dampak Pembelajaran Daring

Kode Etik disebut pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam BAB II Pasal 2 disebutkan, Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan PNS dalam melaksanakan tugasnya serta dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan di dalam Pasal 3, Peraturan Bupati Blora ini bertujuan untuk: Pertama, mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas. Ketiga, hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara. Keempat, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Kelima, meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang professional serta Keenam, meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pengembangan kode etik selanjutnya, guna untuk meningkatkan profesionalisme guru, seharusnya guru mengikuti seminar, pelatihan dan workshop,  sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme kepala sekolah hendaknya meningkatkan kedisiplinan dan pengawasan serta melaksanakan rapat intern di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Pengembangan ini berupaya agar kode etik yang sudah ada lebih substansial dan aplikatif. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/