Tanpa Titipan, PPDB 2026 Didorong Lebih Transparan dan Adil
RADAR KUDUS - Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026, isu klasik kembali mencuat: praktik “siswa titipan”. Namun kali ini, Pemerintah Kota Pontianak mengambil posisi tegas. Tidak sekadar imbauan, larangan terhadap praktik tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan transparan.
Wakil Wali Kota Bahasan secara terbuka menyampaikan komitmen tersebut dalam forum sosialisasi kepada para ketua RT dan RW. Forum ini bukan hanya ajang penyampaian kebijakan, tetapi juga ruang untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah dan masyarakat.
PPDB Bukan Sekadar Administrasi
Selama ini, PPDB sering dipahami sebagai proses administratif tahunan. Padahal, lebih dari itu, sistem penerimaan siswa baru mencerminkan wajah keadilan dalam pendidikan.
Ketika praktik titipan terjadi, bukan hanya prosedur yang dilanggar, tetapi juga prinsip meritokrasi. Siswa yang seharusnya memiliki peluang berdasarkan prestasi atau zonasi bisa tersingkir oleh intervensi nonformal.
Dalam konteks ini, larangan terhadap praktik titipan bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan langkah korektif terhadap sistem yang selama ini rentan disalahgunakan.
Transparansi sebagai Fondasi
Pemerintah kota menempatkan transparansi sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan PPDB 2026. Artinya, seluruh proses—mulai dari pendaftaran hingga pengumuman—harus dapat diakses dan diawasi oleh publik.
Langkah ini sejalan dengan tren nasional yang mendorong digitalisasi dan keterbukaan data dalam sektor pendidikan. Dengan sistem yang lebih terbuka, potensi manipulasi dapat ditekan.
Namun, transparansi tidak hanya soal teknologi. Ia juga menyangkut komitmen moral dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah hingga pihak sekolah.
Peran RT dan RW: Penghubung Kebijakan dan Realitas
Sosialisasi yang melibatkan ratusan ketua RT dan RW menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya peran struktur sosial di tingkat bawah.
RT dan RW bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga penghubung antara kebijakan dan realitas di lapangan. Mereka memiliki akses langsung ke masyarakat dan memahami dinamika yang terjadi di lingkungan masing-masing.