KUDUS – Ada yang unik di MI NU Tarbiyatul Aulad, Desa Kesambi, Mejobo. Uniknya, sebelum mengikuti Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), siswa diajak berwisata. Tujuannya agar rileks dan tidak tegang saat mengikuti ANBK.
Kepala MI NU Tarbiyatul Aluda M. Mawahib menjelaskan, sebelum ANBK pihaknya sengaja membawa siswanya mengunjungi objek wisata terdekat. Selain agar siswa rileks, juga untuk memberi kesempatan siswa menyampaikan gagasan atau ide kepada guru.
“Ini cara kami membuat rileks siswa sebelum menghadapi ANBK dan terbukti manjur. Siswa mengerjakan soal-soal ANBK dengan tenang dan tidak panik,” jelasnya.
Pelaksanaan di MI NU Tarbiyatul Aulad, Desa Kesambi, Mejobo berjalan lancar. Diikuti 31 siswa kelas V dan ujian di ruangan laboratorium komputer.
ANBK ini, kata Mawahib, dibagi dua sif. Sif pertama, pukul 08.00 berjumlah 15 siswa waktu mengerjakan kurang lebih dua jam. Kemudian sif kedua pukul 13.00 berjumlah 15 siswa,” ujarnya.
ANBK ini diikuti 31 siswa dari kelas V yang dilaksanakan dua hari yakni Senin (22/11) dan Selasa (23/11). Pelaksaan ini bebarengan dengan penilaian kinerja kepala madrasah dan peninjauan anggota DPRD Kudus Komisi A Sutejo yang juga pengurus yayasan yang menaungi MI tersebut dan pengawas Kemenag.
Sutejo mengatakan, ANBK dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga Kementerian Agama (Kemenag) menindaklanjutinya. Siswa juga bisa memiliki pengalaman untuk mengerjakan ujian berbasis komputer.
Dia mengatakan, kunjungannya kali ini melihat langsung sarpras yang dimiliki MI NU Tarbiyatul Aulad. Dari kunjungan ini, Sutejo mencatat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Terutama penggunaaan APBD setingkat MI yang rata-rata hibahnya tidak ada bantuan komputer hingga gedung.
“Anggaran tersebut hanya terfokus untuk sekolah negeri, sedangkan swasta tidak ada bantuan terkait sarpras. Padahal, sama-sama mencetak generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Setelah mengikuti ANBK, Tejo berharap, madrasah menjadi lebih bermutu. Dia juga berharap, bisa menyerap bantuan hibah dari pemerintah pusat maupun daerah. “Tidak hanya untuk sekolah negeri tapi juga swasta,” terangnya. (mal)
