
INDONESIA terus mengukir prestasi sebagai negara berkarakter dan proaktif dalam menghadapi tantangan global.
Bonus demografi memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang solid, adaptif dan tangguh.
Namun, tantangan tidak dapat dihindari. Perubahan iklim telah menimbulkan cuaca ekstrim dan bencana, menggerus keuangan negara.
Indonesia tidak tinggal diam, akan tetapi ikut serta dalam Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Iklim, menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan transisi global.
Pandemi Covid 19 telah menguji ketahanan nasional atas adanya perlambatan perekonomian global, tercermin dalam kondisi APBN 2023 yang mengalami defisit dengan turunnya pembiayaan.
Melalui laman kemenkeu.go.id, APBN menunjukkan adanya kontraksi terhadap pertumbuhan realisasi belanja pada sektor pendidikan.
Bukti nyata pemerintah mendorong lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter.
Pihak yang dapat mewujudkan edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran pajak yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam suatu bagian dari media atau kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disebut sebagai Mitra Inklusi.
Yang dapat menjadi Mitra Inklusi adalah Satuan Pendidikan Formal dan Pihak Lain, dikutip dari laman edukasi.pajak.go.id/inklusi.
Tahapan Inklusi Pajak terdiri dari koordinasi dan sharing session, penandatanganan perjanjian/kesepakatan.
Bimbingan teknis kepada perwakilan sekolah/Perguruan Tinggi atau guru/dosen, pendampingan teknis guru/dosen mitra, penyiapan sekolah/perguruan tinggi mitra inklusi.
Penyiapan sekolah/perguruan tinggi mitra inklusi, implementasi, kegiatan kampanye kesadaran pajak. Monitoring pelaksanaan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Dalam rangka mendukung program inklusi kesadaran pajak, terdapat program Pajak Bertutur.
Pajak bertutur merupakan kegiatan mengajar tentang kesadaran pajak kepada dunia pendidikan pada sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Kegiatan Pajak Bertutur bertujuan menumbuhkan sikap sadar dan taat pajak melalui penanaman nilai-nilai kesadaran pajak dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembelajaran kesadaran pajak pada dunia pendidikan.
Sarana untuk memperkenalkan perpajakan kepada pelajar selaku generasi emas lainnya adalah program Tax Goes To School (TGTS).
Merupakan wadah edukasi perpajakan kepada generasi muda mengenai peran dan manfaat pajak dengan metode pembelajaran interaktif.
Berdasarkan data dan proyeksi pada tahun 2023, generasi milenial yang lahir pada kurun waktu 1981-1996 dan generasi Z yang lahir pada kurun waktu 1997 – 2012 merupakan calon generasi emas dimana pada tahun 2045, genap 100 (seratus) tahun Indonesia merdeka.
Diperkirakan akan mendominasi sekitar 60 persen dari proyeksi jumlah penduduk pada saat itu (297 juta jiwa).
Indonesia mengharapkan kepemimpinan yang mempertimbangkan pajak sebagai suatu kebutuhan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang berkarakter dan proaktif dengan mempertimbangkan konsep keuangan berkelanjutan yang telah menjadi salah sate pendekatan yang diambil untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pembangunan berwawasan lingkungan dan rendah karbon.
Tantangan global membuktikan bahwa Indonesia membutuhkan dukungan APBN dan peran serta masyarakat yang berkarakter dan proaktif.
Pajak mendominasi pendapatan negara. Kesadaran pajak sejak usia dini memerlukan kontribusi negara bersama masyarakat.
Untuk menumbuhkan kesadaran pajak, masyarakat membutuhkan edukasi secara komprehensif baik melalui DJP dan melalui pihak ketiga.
Inklusi Pajak merupakan program edukasi pajak melaui pihak ketiga. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sudah menjalin kerjasama untuk melakukan integrasi materi kesadaran pajak dalam proses pendidikan.
Dalam rangka mendukung program Inklusi Pajak terdapat Pajak Bertutur yang dilakukan serentak seluruh Indonesia.
Dengan adanya edukasi pajak sejak dini, diharapkan generasi emas Indonesia mampu menyelaraskan transformasi perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan demi masa depan Indonesia.
*Artikel ini ditulis oleh Yohana Margaret, Penyuluh Pajak Ahli Muda, KPP Pratama Jakarta Pancoran. (*)



