alexametrics
29.9 C
Kudus
Thursday, May 19, 2022

Pro Kontra Bos Reguler

DANA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baru hangat-hangatnya dibicarakan kalangan pendidik, pro kontra kebijakan Nadiem Makariem menjadi berita yang menarik bagi masyarakat pemerhati pendidikan. BOS digelontorkan Pemerintah dalam rangka membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran yang optimal. Bantuan diberikan melalui dana BOS berbentuk dana. Untuk penyaluran dana BOS tahun 2021 dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3163C/HK/2021 dilakukan secara bertahap mulai Bulan September dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dana BOS Reguler ditujukan untuk keperluan operasional yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan seperti membeli alat multimedia untuk kegiatan belajar mengajar, penerimaan murid baru dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah, pada Pasal 4 ayat 2 huruf d, syarat sekolah menerima BOS reguler memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir. Oleh karena itu Pemerintah mengambil langkah penggabungan sekolah (merger), agar jumlah muridnya lebih dari 60.

Di Kabupaten Blora, kebijakan tersebut ada yang menerima dengan legawa sekaligus ada yang masih keberatan dan menyarankan agar ditinjau ulang. Bagi yang pro mempunyai pandangan bahwa pemutusan BOS bagi sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 murid alas an mendasarnya adalah inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya seperti guru dan tenaga kependidikan di lapangan karena muridnya rata-rata per kelas 10 murid. Hal itu ditengarai jumlah peserta didik yang rendah merupakan salah satu indikator kualitas layanan dari sekolah-sekolah tidak sesuai harapan para orang tua murid. Oleh karena itu Pemerintah mengambil sikap merger sekolah agar tata laksana pendidikan lebih efisien dan secara mutu dapat ditingkatkan (Jawa Pos, 9 September 2021). Selain itu, jika BOS terus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kualitas layanan tidak sesuai harapan, di sana ada pemborosan anggaran dikecualikan sekolah di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T), meskipun siswanya kurang dari 60 orang, jumlah siswa tetap dihitung 60 orang. Pemerintah berharap agar seluruh peserta didik di Indonesia dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik.

Baca Juga :  Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah

Di sisi lain, ada yang kontra dengan kebijakan penghentian BOS karena pertimbangan peserta didik yang juga anak negara harus diajar. Pihak yang kontra menuntut BOS harus diberikan walaupun nominalnya lebih kecil dari pada sekolah yang jumlah muridnya berbeda dengan sekolah yang memiliki jumlah murid lebih dari 60. Argumen lain adalah mempertimbangkan dampak sekolah negeri maupun swasta jumlah muridnya kurang dari 60, khususnya sekolah swasta baru berdiri masih dalam proses rintisan. Yang perlu dipertimbangkan lagi, walaupun Kemendikbud sudah mengeluarkan Permendikbud Nomor 75 tentang Komite Sekolah yang mengatur agar kekurangan pembiayaan pendidikan bisa dicarikan solusinya oleh komite sekolah, prakteknya kalau sekolah menarik iuran, menjadi pembahasan masyarakat yang luar biasa dan bisa berurusan dengan pihak yang berwajib. Dan ini yang paling tidak diinginkan oleh pengelola pendidikan. Kalau narik iuran bermasalah, tidak narik iuran biaya operasional tidak tercukupi.


Lepas dari pro dan kontra, pendidikan adalah investasi suatu bangsa perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Saking pentingnya pendidikan, pemerintah mengatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam hal wajib membiayai, tentu sebagai pemegang tanggungjawab perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif efisien suatu kebijakan. Sehingga tujuan makronya terpenuhi, dan perencanaan anggaran maupun perumusan kebijakan anggaran daerah, disusun berdasarkan semangat penerapan good governance. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Blora membantu biaya operasional sekolah swasta sebesar Rp. 2 juta rupiah pada tahun 2021 dan Tahun Anggaran 2022 nanti. (*)

DANA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baru hangat-hangatnya dibicarakan kalangan pendidik, pro kontra kebijakan Nadiem Makariem menjadi berita yang menarik bagi masyarakat pemerhati pendidikan. BOS digelontorkan Pemerintah dalam rangka membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran yang optimal. Bantuan diberikan melalui dana BOS berbentuk dana. Untuk penyaluran dana BOS tahun 2021 dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3163C/HK/2021 dilakukan secara bertahap mulai Bulan September dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dana BOS Reguler ditujukan untuk keperluan operasional yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan seperti membeli alat multimedia untuk kegiatan belajar mengajar, penerimaan murid baru dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah, pada Pasal 4 ayat 2 huruf d, syarat sekolah menerima BOS reguler memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir. Oleh karena itu Pemerintah mengambil langkah penggabungan sekolah (merger), agar jumlah muridnya lebih dari 60.

Di Kabupaten Blora, kebijakan tersebut ada yang menerima dengan legawa sekaligus ada yang masih keberatan dan menyarankan agar ditinjau ulang. Bagi yang pro mempunyai pandangan bahwa pemutusan BOS bagi sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 murid alas an mendasarnya adalah inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya seperti guru dan tenaga kependidikan di lapangan karena muridnya rata-rata per kelas 10 murid. Hal itu ditengarai jumlah peserta didik yang rendah merupakan salah satu indikator kualitas layanan dari sekolah-sekolah tidak sesuai harapan para orang tua murid. Oleh karena itu Pemerintah mengambil sikap merger sekolah agar tata laksana pendidikan lebih efisien dan secara mutu dapat ditingkatkan (Jawa Pos, 9 September 2021). Selain itu, jika BOS terus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kualitas layanan tidak sesuai harapan, di sana ada pemborosan anggaran dikecualikan sekolah di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T), meskipun siswanya kurang dari 60 orang, jumlah siswa tetap dihitung 60 orang. Pemerintah berharap agar seluruh peserta didik di Indonesia dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik.

Baca Juga :  Vaksinasi Covid-19 pada Ibu Hamil

Di sisi lain, ada yang kontra dengan kebijakan penghentian BOS karena pertimbangan peserta didik yang juga anak negara harus diajar. Pihak yang kontra menuntut BOS harus diberikan walaupun nominalnya lebih kecil dari pada sekolah yang jumlah muridnya berbeda dengan sekolah yang memiliki jumlah murid lebih dari 60. Argumen lain adalah mempertimbangkan dampak sekolah negeri maupun swasta jumlah muridnya kurang dari 60, khususnya sekolah swasta baru berdiri masih dalam proses rintisan. Yang perlu dipertimbangkan lagi, walaupun Kemendikbud sudah mengeluarkan Permendikbud Nomor 75 tentang Komite Sekolah yang mengatur agar kekurangan pembiayaan pendidikan bisa dicarikan solusinya oleh komite sekolah, prakteknya kalau sekolah menarik iuran, menjadi pembahasan masyarakat yang luar biasa dan bisa berurusan dengan pihak yang berwajib. Dan ini yang paling tidak diinginkan oleh pengelola pendidikan. Kalau narik iuran bermasalah, tidak narik iuran biaya operasional tidak tercukupi.

Lepas dari pro dan kontra, pendidikan adalah investasi suatu bangsa perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Saking pentingnya pendidikan, pemerintah mengatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam hal wajib membiayai, tentu sebagai pemegang tanggungjawab perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif efisien suatu kebijakan. Sehingga tujuan makronya terpenuhi, dan perencanaan anggaran maupun perumusan kebijakan anggaran daerah, disusun berdasarkan semangat penerapan good governance. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Blora membantu biaya operasional sekolah swasta sebesar Rp. 2 juta rupiah pada tahun 2021 dan Tahun Anggaran 2022 nanti. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/