alexametrics
32.7 C
Kudus
Wednesday, August 10, 2022

Lihat Proses PPDB SMP, Bupati Kudus: Sekolah Jangan Menggantungkan DTKS

KUDUS – Bupati Kudus Hartopo melihat langsung proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SMPN 1 Jati dan SMPN 1 Kudus kemarin. Ia mempertanyakan kendala dan jalur penerimaan PPDB, khususnya calon peserta didik (CPD) yang tidak mampu.

Beberapa panitia PPDB di SMPN 1 Jati yang mendapatkan kunjungan pertama menerangkan kalau CPD yang tidak mampu atau miskin ada jalur tersendiri yakni jalur afirmasi. Dibuktikan dengan masukkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Namun, Bupati Hartopo menegaskan sekolah jangan hanya percaya DTKS. Sekolah harus survei lagi ke calon siswa untuk memastikan benar tidak mampu atau sudah berubah status. Dari tidak mampu menjadi mampu atau masih tidak mampu. Jika ternyata siswa itu mampu tapi belum tercoret dari DTKS, maka segera ditindaklanjuti.


”Saya tekankan, jangan hanya percaya pada data DTKS. Perlu adanya survei ulang ke lokasi (rumah calon siswa, Red). Misalkan, ditemukan ternyata siswa itu mampu, langsung coret. Diutamakan yang benar-benar tidak mampu. DTKS masih banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Hal tersebut ditanggapi Kepala SMPN 1 Jati Sumaryatun. Pihaknya sudah ada tim verifikasi atau survei rumah CPD yang memilih jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu. Sebelum penutupan PPDB Sabtu (25/6) pihaknya yakin hasil survei sudah ada.

Per kemarin (22/6) jumlah pendaftar PPDB di SMPN 1 Jati sudah mencapai 630. Namun yang terverifikasi berjumlah 220 dan ditolak 415.

Baca Juga :  Cara Pasti Irit BBM Motor ala #Cari_aman

”Untuk yang ditolak, ada beberapa data yang tidak singkron. Misalnya, titik koordinat harus sama dengan yang tertera di surat keterangan lulus (SKL), kartu keluarga (KK), dan penentuan titik rumah yang dilakukan siswa. Kalau ketiganya tidak singkron maka harus mengulang daftar lagi,” ungkapnya.

PASTIKAN TEPAT: calon peserta dididik mengamati jarak sekolah dengan rumahnya di SMPN 1 Jati, Kudus, kemarin. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

Sementara kuota siswa yang diterima, kata dia, sebanyak 224 siswa yang terbagi menjadi delapan rombongan belajar (Rombel). Dengan jumlah pendaftar sebanyak itu, kata dia, kuota siswa yang diterima tentu sudah terpenuhi.

”Saat ini sudah terverifikasi 220 siswa. Kekurangan empat siswa akan diambilkan dari kuota jalur perpindahan orang tua,” ujarnya.

Ia menungkapkan pendaftar didominasi dari jalur zonasi. Sedangkan jalur perpindahan tugas orang tua dengan alokasi lima persen atau 11 siswa yang daftar, baru terisi satu pendaftar. Sementara sisa kuota pendaftarnya, secara otomatis masuk ke dalam kuota jalur zonasi yang kebetulan peminatnya cukup banyak.

Hal serupa juga disampaikan Kepala SMPN 1 Kudus Ahadi Setiawan mengakui per kemarin (22/6) jumlah pendaftarnya sudah melampaui kuota. Siswa yang diterima sebanyak 224 siswa yang dibagi menjadi delapan rombel. Sedangkan pendaftarnya mencapai 1.500 pendaftar.

Ia memperkirakan jumlah pendaftar masih memungkinkan bertambah, meskipun tidak signifikan karena masing-masing pendaftar juga akan melihat peta persaingan.

Khusus untuk jalur prestasi, kata dia, pendaftar nilai rata-rata 91. Sehingga pendaftar dengan nilai 87 dipastikan tidak bisa masuk. (san/zen)






Reporter: Indah Susanti

KUDUS – Bupati Kudus Hartopo melihat langsung proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SMPN 1 Jati dan SMPN 1 Kudus kemarin. Ia mempertanyakan kendala dan jalur penerimaan PPDB, khususnya calon peserta didik (CPD) yang tidak mampu.

Beberapa panitia PPDB di SMPN 1 Jati yang mendapatkan kunjungan pertama menerangkan kalau CPD yang tidak mampu atau miskin ada jalur tersendiri yakni jalur afirmasi. Dibuktikan dengan masukkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Namun, Bupati Hartopo menegaskan sekolah jangan hanya percaya DTKS. Sekolah harus survei lagi ke calon siswa untuk memastikan benar tidak mampu atau sudah berubah status. Dari tidak mampu menjadi mampu atau masih tidak mampu. Jika ternyata siswa itu mampu tapi belum tercoret dari DTKS, maka segera ditindaklanjuti.

”Saya tekankan, jangan hanya percaya pada data DTKS. Perlu adanya survei ulang ke lokasi (rumah calon siswa, Red). Misalkan, ditemukan ternyata siswa itu mampu, langsung coret. Diutamakan yang benar-benar tidak mampu. DTKS masih banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Hal tersebut ditanggapi Kepala SMPN 1 Jati Sumaryatun. Pihaknya sudah ada tim verifikasi atau survei rumah CPD yang memilih jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu. Sebelum penutupan PPDB Sabtu (25/6) pihaknya yakin hasil survei sudah ada.

Per kemarin (22/6) jumlah pendaftar PPDB di SMPN 1 Jati sudah mencapai 630. Namun yang terverifikasi berjumlah 220 dan ditolak 415.

Baca Juga :  Tampung Santri Duafa hingga Anak Terlantar secara Gratis

”Untuk yang ditolak, ada beberapa data yang tidak singkron. Misalnya, titik koordinat harus sama dengan yang tertera di surat keterangan lulus (SKL), kartu keluarga (KK), dan penentuan titik rumah yang dilakukan siswa. Kalau ketiganya tidak singkron maka harus mengulang daftar lagi,” ungkapnya.

PASTIKAN TEPAT: calon peserta dididik mengamati jarak sekolah dengan rumahnya di SMPN 1 Jati, Kudus, kemarin. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

Sementara kuota siswa yang diterima, kata dia, sebanyak 224 siswa yang terbagi menjadi delapan rombongan belajar (Rombel). Dengan jumlah pendaftar sebanyak itu, kata dia, kuota siswa yang diterima tentu sudah terpenuhi.

”Saat ini sudah terverifikasi 220 siswa. Kekurangan empat siswa akan diambilkan dari kuota jalur perpindahan orang tua,” ujarnya.

Ia menungkapkan pendaftar didominasi dari jalur zonasi. Sedangkan jalur perpindahan tugas orang tua dengan alokasi lima persen atau 11 siswa yang daftar, baru terisi satu pendaftar. Sementara sisa kuota pendaftarnya, secara otomatis masuk ke dalam kuota jalur zonasi yang kebetulan peminatnya cukup banyak.

Hal serupa juga disampaikan Kepala SMPN 1 Kudus Ahadi Setiawan mengakui per kemarin (22/6) jumlah pendaftarnya sudah melampaui kuota. Siswa yang diterima sebanyak 224 siswa yang dibagi menjadi delapan rombel. Sedangkan pendaftarnya mencapai 1.500 pendaftar.

Ia memperkirakan jumlah pendaftar masih memungkinkan bertambah, meskipun tidak signifikan karena masing-masing pendaftar juga akan melihat peta persaingan.

Khusus untuk jalur prestasi, kata dia, pendaftar nilai rata-rata 91. Sehingga pendaftar dengan nilai 87 dipastikan tidak bisa masuk. (san/zen)






Reporter: Indah Susanti

Most Read

Artikel Terbaru

/