Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kalimat ”mencerdaskan kehidupan bangsa” yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang merupakan tujuan utama pendidikan nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik, dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas.
Sebelum 2005 atau sebelum adanya bantuan dana operasional sekolah (BOS) di sekolah, tidak banyak ditemukan berdirinya sekolah-sekolah baru, khususnya sekolah swasta. Ini disebabkan untuk biaya operasional sekolah tidak sedikit, sehingga untuk mendirikan sekolah baru, khususnya swasta harus dipikir dengan matang.
Untuk sekolah swasta khususnya, semua biaya operasional termasuk gaji guru dan karyawan mengandalkan iuran dari siswa dalam bentuk sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP).
Berbeda dengan sekolah negeri yang biaya penyelenggaraannya kecuali dari SPP siswa, juga dibantu pemerintah. Di samping itu, sekolah negeri tidak perlu membayar gaji guru dari uang SPP siswa dan bantuan pemerintah, karena mayoritas guru yang ada di sekolah negeri sudah ditanggung gajinya oleh pemerintah. Hanya untuk memberi honor beberapa guru tidak tetap (GTT) saja yang jumlahnya sangat sedikit.
Dengan adanya BOS dari pemerintah, mereka belomba-lomba untuk mendirikan sekolah baru, khususnya sekolah swasta. Mereka tidak perlu memikirkan lagi bagaimana untuk menjalankan operasinal sekolah tersebut, karena sudah dibantu BOS. Bahkan, tidak sedikit sekolah swasta yang masih memungut iuran SPP dari orang tua siswa.
Para penyelenggara sekolah rata-rata berlomba-lomba untuk mencari siswa sebanyak mungkin, karena banyaknya bantuan BOS di sekolah tergantung banyaknya siswa. Semakin banyak siswanya, semakin banyak pula bantuan BOS yang diterima di sekolah itu. Bahkan, tidak sedikit penyelenggara sekolah yang rela ”membeli” siswa dengan iming-iming dapat bantuan seragam dan lain-lain.
Memang tujuan awal adanya BOS dari pemerintah untuk sekolah agar semua masyarakat Indonesia, khususnya yang kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang sama dengan yang lain. Tetapi, hal itu ternyata tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan yang lebih baik. Banyak penyelenggara pendidikan yang menyelenggaran pendidikan asal jalan saja. Yang penting anak selalu naik kelas, lulus semua, siswanya tidak ada yang drop-out atau keluar sebelum lulus. Ini terjadi bukan pada sekolah swasta saja, sekolah negeri pun juga ada walaupun tidak sebanyak sekolah swasta.
Ada beberapa alasan penyelenggara sekolah berbuat seperti itu. Antara lain, biar siswanya tetap banyak, biar sekolah tersebut banyak diminati, dan yang tidak bisa dihindari karena kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Kadang sekolah hanya mengikuti kebijakan atasannya. Guru mengikuti arahan kepala sekolah, kepala sekolah mengikuti arahan kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas Pendidikan mengikuti arahan bupati dan seterusnya.
Mereka para pimpinan menginginkan bagaimana supaya siswa lulus semua, sehingga kalau dinilai oleh atasannya sekolah tersebut baik, tanpa memedulikan kualitas lulusannya, tetapi kuantitaslah yang diutamakan. Guru tidak lagi memiliki otoritas penuh dalam ikut mendidik dan mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan ilmu pendidikan yang mereka peroleh waktu kuliah.
Seorang guru kalau tidak mau bermasalah harus mengikuti kebijakan atasannya. Dalam hal ini, seorang guru seperti wayang yang dimainkan dalang. Hanya bisa pasrah.
Kembalikan otoritas guru untuk mendidik putra-putri bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Bukannya mengikuti pesan sponsor. (*)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



